PERINGATAN Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2026 di Kota Batam, terlihat berbeda dari biasanya. Sejumlha elemen dari berbagai Serikat Pekerja (SP) turun langsung membersihkan lingkungan dengan mengangkut puluhan ton sampah dari berbagai titik di Kota Batam.
Aksi yang digelar serentak di seluruh Kecamatan ini menjadi simbol perubahan pendekatan gerakan buruh yang kini lebih menekankan kolaborasi dan solusi nyata.
Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin SPSI (FSP LEM SPSI) Provinsi Kepulauan Riau, Saipul Badri, mengatakan bahwa paradigma gerakan buruh perlu bertransformasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
“Buruh tidak selalu identik dengan tuntutan. Ada saatnya kita menyampaikan aspirasi, tapi di momen seperti ini kita ingin membangun sinergi dengan semua pihak. Dengan kolaborasi, tujuan akan lebih mudah tercapai,” ujar Saipul saat kegiatan di Dataran Engku Putri, Jumat (1/05/2026).
Dalam aksi tersebut, serikat pekerja mengerahkan puluhan armada pengangkut sampah. Dalam waktu sekitar dua jam, sebanyak 50 hingga 60 ton sampah berhasil diangkut dari sejumlah lokasi.
Menurut Saipul, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari gerakan tahun sebelumnya yang berfokus pada penanaman mangrove. Tahun ini, isu sampah dipilih karena dinilai semakin mendesak di Batam.
“Lingkungan bersih adalah bagian dari kesejahteraan. Kita tidak bisa bicara sejahtera kalau hidup di lingkungan yang kotor. Persoalan sampah di Batam masih cukup serius, termasuk keberadaan tempat pembuangan liar,” katanya.
Saipul menegaskan, aksi tersebut bukan untuk mengambil alih peran pemerintah, melainkan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
“Ini pesan moral. Kita ingin mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan,” ujarnya.
Peringatan May Day 2026 dilepas secara simbolis dari kawasan DC Mall, Lubuk Baja, dengan melibatkan unsur pemerintah dan Kepolisian. Setiap kecamatan mengirimkan tiga hingga empat armada untuk mendukung aksi tersebut.
Saipul juga menilai gerakan buruh harus semakin adaptif terhadap dinamika ekonomi, politik, dan teknologi. Pendekatan yang terlalu konfrontatif, menurut dia, berpotensi membuat gerakan buruh tertinggal.
“Kita harus mampu berdialog dan mencari solusi. Kehadiran kita bukan sebagai pembuat masalah, tetapi sebagai bagian dari solusi,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyoroti penetapan Upah Minimum Kota (UMK) terbaru yang dinilai berlangsung kondusif.
“Keputusan UMK yang ditetapkan kemarin menjadi salah satu yang paling kondusif dalam 11 tahun terakhir. Ini hasil dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha,” ujarnya.
Amsakar mengakui, menjaga keseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha bukan hal mudah. Namun, menurut dia, proses dialog yang terbuka menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang adil.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga kolaborasi lintas elemen dalam mendukung pembangunan daerah.
“Batam adalah rumah kita bersama. Semua pihak punya peran untuk menjaga, merawat, dan membangun kota ini agar semakin maju dan sejahtera,” pungkas Amsakar.
(*)
