KASUS dugaan penipuan jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Batam berakhir damai melalui mekanisme Restorative Justice (RJ).
Sebelumnya, kasus itu ditangani Satreskrim Polresta Barelang setelah adanya laporan dugaan penipuan yang menyebabkan korban rugi hingga Rp400 juta.
Kapolresta Barelang, Kombes Anggoro Wicaksono mengatakan, perkara tersebut telah diselesaikan melalui perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat. Kerugian korban juga disebut telah dikembalikan.
“Kalau tidak salah sudah Restorative Justice itu, kerugian korban sudah diganti,” kata Anggoro singkat saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026) dikutip dari detik.com.
Sebelumnya, Satreskrim Polresta Barelang menyelidiki dugaan penipuan dan atau penggelapan terkait jual beli titik SPPG MBG di Batam. Korban mengalami kerugian hingga Rp400 juta.
Wakapolresta Barelang AKBP Fadli Agus menjelaskan kasus bermula saat korban berinisial HH (35) dihubungi seseorang berinisial I pada 1 Maret 2026. Korban ditawari dua titik SPPG MBG di wilayah Bengkong dan Lubuk Baja.
“Korban kemudian diarahkan berkomunikasi dengan seorang perempuan berinisial HM yang mengaku sebagai pengurus Yayasan Gema Solidaritas Nusantara,” kata Fadli, Sabtu (23/5/2026).
Dalam penawaran itu, HM menawarkan dua titik SPPG dengan nilai Rp200 juta per titik. Selanjutnya, pada 3 Maret 2026 korban bersama HM menandatangani kerja sama di Kantor notaris, Kecamatan Bengkong, Batam.
“Usai penandatanganan, korban mentransfer uang sebesar Rp400 juta ke rekening milik HM dengan rincian Rp250 juta melalui rekening Bank BCA dan Rp150 juta melalui rekening Bank BNI,” ujarnya.
Namun setelah pembayaran, operasional MBG yang dijanjikan tidak kunjung berjalan. Korban kemudian meminta pengembalian dana kepada seorang pria berinisial RDWT (38) yang disebut menjanjikan pengembalian uang pada 2 April 2026.
“Namun hingga saat ini dana korban tidak dikembalikan sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 400 juta,” ujarnya.
Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan dugaan keterlibatan beberapa pihak yakni HM, RDWT, OM, dan I. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi mulai dari korban, pihak yayasan, pengurus wilayah yayasan hingga mitra pengelola titik SPPG.
“Penyidik juga telah mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait guna melengkapi proses penyelidikan,” ujarnya.
Fadli menambahkan, Yayasan Gema Solidaritas Nusantara sebelumnya diketahui mengajukan tujuh titik SPPG di Batam kepada Badan Gizi Nasional sejak Desember 2025 dan masih dalam tahap verifikasi.
“Dua titik yang diduga diperjualbelikan berada di Kecamatan Bengkong dan Lubuk Baja,” ujarnya.
Sementara itu, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo menegaskan pihaknya akan mengawal penuh penanganan perkara tersebut hingga memperoleh kepastian hukum.
“Program MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu seluruh pihak diminta menjaga program ini agar tidak dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi,” kata Anom.
Ia juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penawaran titik SPPG dengan nilai fantastis dan segera melapor apabila menemukan praktik serupa.
Dikesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Irjen (Purn) Sony Sonjaya menegaskan seluruh proses pengajuan titik SPPG dilakukan melalui portal resmi mitra.bgn.go.id dan tidak dipungut biaya apapun.
“Praktik memperjualbelikan titik verifikasi SPPG mencoreng program nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk memberikan makanan bergizi kepada jutaan anak Indonesia,” ujar Sony.
BGN bersama kepolisian, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh titik yang terindikasi diperjualbelikan.
“Apabila ditemukan titik SPPG yang diperjualbelikan, maka Badan Gizi Nasional akan langsung menghentikan atau melakukan drop terhadap titik tersebut sambil menunggu proses hukum berjalan,” ujarnya.
(*)
