BADAN Pengusahaan (BP) Batam akan menggandeng Tim Terpadu Pemko Batam untuk melakukan pembongkaran terhadap baliho yang tidak memiliki dan juga melanggar ketentuan yang sudah diberikan.
Deputi IV BP Batam, Eko Budi Soepriyanto menjelaskan, penertiban dan pembongkaran baliho akan dilakukan oleh Tim Terpadu dan BP Batam sendiri sudah sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) nomr 7 tahun 2017.
Sebelumnya, pihaknya mengaku telah memberikan surat peringatan dan pemberitahuan untuk pembongkaran baliho yang dimiliki oleh para pelaku usaha.
“Kita jadwalkan minggu depan kita akan jalan bersama tim terpadu, untuk tahap awal ini baliho yang akan kita bongkar adalah baliho yang memang sama sekali tidak memiliki izin,” ujarnya, Selasa (24/07/2018) di Media Center BP Batam.
Dari pendataan yang dilakukan oleh BP Batam, Eko mengaku pada tahap awal ini pihaknya sudah menargetkan 24 titik baliho yang sama sekali tidak memiliki izin.
Walau begitu, Eko juga belum dapat merinci lokasi ke 24 titik baliho yang dimaksud.
Eko menambahkan dalam menanggapi era modernisasi sekarang ini, pihaknya juga tengah membahas mengenai pemberian izin titik baliho.
Menurutnya adanya perubahan dari baliho yang berbentuk cetak menjadi baliho elektronik juga termaksud menjadi salah satu jalan keluar dalam penyederhanaan titik.
“Dari yang terdata ada sekitar 500 titik baliho yang memiliki izin dari BP Batam, belum lagi dengan adanya baliho sosialisasi yang akhirnya dikomersilkan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu, baliho elektronik ini juga akan kami bahas. Selain tidak akan memakan banyak titik, pengoperasiannya juga akan lebih mudah karena operator hanya tinggal bermain di komputer,” tambahnya.
Eko mengaku dengan banyaknya titik baliho yang menyebar di seluruh Kota Batam, hal ini sangat berpengaruh terhadap keindahan Kota.
Saat ini pihak Pemko Batam tengah melakukan pembangunan yaitu pelebaran jalan yang berlangsung hingga saat ini.
“Sudah dilakukan pelebaran jalan dimana – mana, namun adanya baliho yang tidak memiliki izin ini sangat menganggu estetika dan keindahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. Selain itu, dengan struktur besi yang digunakan dalam pembuatan baliho ini, juga sangat menggangu kemanan terutama dari pengguna kendaraan bermotor yang melintas,” imbuhnya.
Walau begitu pihaknya juga mengakui bahwa untuk semester pertama di tahun 2018, pendapatan untuk perizinan pemasangan baliho dan pengurusan izin titik baru, pihaknya baru mencapai target sebesar 40 persen dari target penerimaan yang sudah ditentukan.
“Untuk satu tahunnya, dari pengurusan izin baliho sendiri ditargetkan peneriaan mencapai Rp 3,5 miliar. Namun hingga semester pertama pendapatan baru mencapai angka 40 persen saja,” ucapnya.
(*/GoWest.ID)
