RAPAT Koordinasi dan evaluasi DPRD Kota Batam dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di halaman Kantor DPRD Kota Batam pada Kamis (4/6) hari ini, menghadirkan beberapa fakta selama sekitar 3 bulan upaya pemantauan dan penerapan protokol kesehatan di Kota Batam.
Dalam paparannya, Ketua Harian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, Amsakar Achmad menjelaskan, masyarakat Batam masih banyak yang belum taat dengan imbauan pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan.
Pantauannya di lapangan, masyarakat cenderung acuh dan memilih beraktivitas seperti biasa. Tidak mengindahkan physical dan social distancing, tidak taat penggunaan masker di tengah keramaian.
Kondisi ini disadari menjadi tantangan dalam upaya pencegahaan penyebaran Covid-19 di Batam.
“Melihat realitas yang ada di masyarakat, setelah penyisiran kita lakukan, imbauan kita berikan, kita juga turun langsung. Sibuk kita memberitakan sebuah konsep, tapi substansinya tidak. Kapan kita akan sembuh dari persoalan ini, saya lihat langsung masih berserak, macam begini bentuknya, perilaku kita tidak berubah, habis tenaga kita,” Kata Amsakar menjelaskan.
Pada prosesnya, Amsakar mengaku akan terus mengimbau masyarakat, dengan peningkatan pengawasan, sampai pada titik menghadirkan sanksi kepada masyarakat yang tidak taat pada penerapan protokol kesehatan.
“Sekarang masih imbauan, ketika personil kita siap, kita akan angkut kedai-kedai yang tidak patuh dengan protokol kesehatan. Masker juga kita perhatikan betul,” kata Amsakar lagi.
Kondisi ini, disambut baik Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. Ia menilai kalau hadirnya regulasi untuk mendukung imbauan ini dinilai penting untuk mendorong ketaatan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Nuryanto juga meminta Pemko Batam untuk bisa meningkatkan koordinasi dengan DPRD Kota Batam dan stakeholder terkait perihal kebijakan yang akan diberlakukan. Hal itu diharapkan bisa menjadi langkah awal agar setiap kebijakan yang diberlakukan bisa sama-sama didukung untuk disosialisasikan kepada masyarakat.
“Apapun kebijakan kiranya harus ada rapat koordinasi dengan stakeholder, supaya ada kebersamaan keputusan. Sejauh ini kebijakan yang ada melibatkan TNI, Polri, sehingga butuh dilakukan rapat,” kata Nuryanto.
*(Bob/GoWestId)
