GUBERNUR Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad, berharap seluruh aparatur di Pemprov Kepri mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam rangka menciptakan tatanan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel.
Harapan Gubernur tersebut disampaikan ketika membuka rapat koordinasi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah se Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Seri Beni Pemprov Kepri, Rabu (24/3).
Menurut Gubernur, untuk mencegah kasus-kasus korupsi yang terjadi di semua lini kehidupan, diperlukan komitmen bersama untuk bertindak dengan benar, dengan cara yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan dengan benar juga.
“Pemerintah sudah membentuk pencegahan di semua level pemerintahan. Kita dukung seluruh upaya pemerintah dalam meminimalisir perilaku korupsi demi terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Ansar.
Sementara itu salah seorang pimpinan KPK, Nawawi Pamolango, dalam kesempatan yang sama mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti capaian skor MCP (Monitoring Control for Prevention) sejumlah daerah di Provinsi Kepri.
Dari catatan KPK mencatat Monitoring for Prevention (MCP) tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 89 persen dan turun menjadi 75 di tahun 2020.
“Dari delapan pemda di Kepri, tiga Pemda mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yaitu Pemko Batam dari 75 menjadi 84 persen, Pemkab Bintan dari 64 menjadi 83 persen, dan Kabupaten Karimun dari 75 menjadi 78. Sedangkan sisanya turun termasuk Pemprov Kepri,” kata Nawawi.
Inventarisasi aset, jelas Nawawi, masih menjadi prioritas dan catatan KPK mengingat masih banyaknya aset pemda yang strategis tidak tercatat di pemda yang berpotensi dikuasai oleh oknum dan berpotensi merugikan negara.
Nawawi menegaskan pihak nya tetap betkomitmen pada aksi nyata memperkuat kelembagaan Pemda melalui MCP terutama penguatan APIP dan pembangunan sistem pengaduan masyarakat serta upaya preventif melalui pendidikan antikorupsi.
Pihaknya juga akan terus melakukan berbagai langkah preventif dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan APBD terkait penangan covid 19 terutama terkait bansos dan program vaksinasi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah.
Dalam rapat koordinasi tersebut dari jajaran KPK yang hadir diantara nya Pimpinan KPK RI, Nawawi Pamulang, Kasatgas I Pencegahan, Maruli Tua Manurung, Kasatgas Pendidikan KPK RI, Agung Kusnadar, Koordinator Wilayah, Tri Desa Adi Nurcahyo, Azril dan Wiwin.
Sementara para kepala daerah yang hadir selain Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga seluruh Bupati dan Walikota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ikut serta dalam rapat koordinasi yang pelaksanaan nya diakhiri dengan penandatanganan bersama komitmen pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Kepri tersebut. (*)
