PERSOALAN tarif kontainer yang mahal di Batam, sudah menjadi problem klasik di Batam, yang tak kunjung menemukan solusi terbaik, meskipun sudah diketahui oleh pemerintah pusat sekalipun.
Tarif kontainer ini pernah diadukan kepada Wakil Presiden periode 2014-2019, Jusuf Kalla, saat datang ke Sat Nusapersada beberapa tahun yang lalu. Namun, hingga saat ini, juga tidak ada titik terang jalan penyelesaian. Imbasnya sangat mengganggu daya kompetitif Batam di mata dunia internasional.
Sejumlah asosiasi pengusaha di Batam, seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri pun merasa jengah dengan kondisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini.
Ketua Kadin Kepri, Akhmad Makruf Maulana mengatakan Kadin Kepri bersama Apindo Kepri sudah memberikan masukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto tentang tarif tinggi ini.
“Hal ini tentu membebani pelaku usaha. Jadi saya meminta kepada Menko Airlangga, agar segera mengevaluasi penetapan tarif pelabuhan di Batam yang dinilai masih sangat tinggi,” ujarnya kepada Gowest.id, Senin (14/3).
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Kepri, Makruf menegaskan bahwa tarif kontainer, khususnya dari Batam menuju Singapura dan sebaliknya, harus bisa lebih murah, supaya Batam memiliki daya saing yang kompetitif.
“Tarifnya masih sangat tinggi, jika dibandingkan Jakarta-Singapura dan sebaliknya,” imbuhnya.
Menurut pria yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kepri ini, tarif kepelabuhanan, khususnya tarif kontainer ini telah mencapai tiga sampai empat kali lipat, dari yang tertera di Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 34/2021.
Penyebab utamanya, yakni karena semua kontainer ekspor dan impor ke Batam, harus transit terlebih dulu di Pelabuhan Singapura. “Sehingga memberikan peluang kepada pihak-pihak tertentu untuk memberikan biaya tinggi kepada pelaku usaha, atau dikenal sebagai biaya transhipment,” tuturnya.
Ia menegaskan, hal seperti ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah, dan juga Badan Pengusaha (BP) Batam. Pasalnya, dugaan monopoli tarif oleh perusahaan asing tersebut, membuat pelaku usaha di Batam sulit berkembang.
Sebelumnya, sejumlah asosiasi pengusaha, seperti Kadin Kepri, Kadin Batam, Apindo Kepri dan Apindo Batam, serta pengusaha di sektor maritim, telah bertemu Sesmenko Perekonomian, Susiwijono di Hotel Marriot Harbourbay, akhir Februari lalu.
Rapat tersebut secara khusus membahas tentang biaya logistik yang menjadi kendala utama dunia usaha di Batam.
“Semua masukan dan keluhan telah diakomodir oleh Menko Perekonomian dan BP Batam. BP Batam juga telah menyampaikan bahwa tarif-tarif yang berlaku di Pelabuhan Batuampar saat ini sudah murah, dibandingkan dengan pelabuhan besar di Indonesia serta Singapore dan Malaysia,” ungkapnya.
Makruf berharap agar otoritas pengelola Pelabuhan Batuampar dapat lebih berperan aktif lagi dalam menindaklanjuti permasalahan ini yang dialami pelaku usaha.
“Dibutuhkan solusi penyelesaian yang konkrit agar tarif logistik di Batam, khususnya tarif kontainer dapat diturunkan. Pasalnya selama ini Batam juga telah kehilangan banyak kesempatan untuk menarik investor akibat biaya logistik yang tidak bersaing,” ungkapnya.
Kemenko Minta BP Batam Evaluasi Persoalan Logistik
Kemenko Perekonomian, meminta secara khusus kepada BP Batam, supaya menguraikan secara jelas persoalan di sektor pelabuhan, khususnya di bidang logistik.
Menurut Sesmenko, Susiwijono Moegiyarso, permasalahan yang mendera Batam terutama di sektor logistik perlu dibenahi, agar dapat mendorong pengembangan pelabuhan secara optimal.
“Kinerja layanan kepelabuhanan terutama logistik, dari sisi aturan tarif dan angka yang terkait dengan layanan kapal dan barang di BP Batam sudah sangat efisien dan murah, namun ditataran operasionalnya masih perlu diawasi secara bersama,” ujarnya beberapa waktu yang lalu di Marriot Hotel Harbour Bay Batam, saat acara forum diskusi bertajuk Pembahasan Penyelesaian Hambatan Pelayanan Kepelabuhanan di Batam, akhir Februari lalu.
Ia juga menambahkan, proses bisnis logistik di Batam masih ada beberapa ruang yang harus dioptimalkan, dan masih perlu adanya peningkatan serta kapasitas baik dari segi fasilitas, infrastruktur, sistem, sarana dan prasarana.
Sementara itu, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan pihaknya akan menampung seluruh permasalahan di Pelabuhan Batam, terutama di sektor logistik. Menko Perekonomian telah mengarahkan BP Batam agar menurunkan tarif Kepelabuhanan dan menerapkan digitalisasi untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha.
“Selama ini harga yang digunakan sebagai perbandingan ke dan dari Singapura yakni harga dari port to port (pelabuhan ke pelabuhan), sedangkan di Batam berlaku harga door to door (pabrik ke pabrik). Sehingga persepsi ini harus diluruskan agar perbandingan menjadi seimbang,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Direktur Badan Usaha Pelabuhan (BUP) BP Batam, Dendi Gustinandar mengatakan bahwa biaya logistik di Batam, termasuk lebih murah jika dibandingkan dengan tarif luar negeri.
“Terkait dengan komponen biaya logistik secara komprehensif, diantaranya biaya dari Batam ke Singapura, untuk kontainer ukuran 20 feet dikenakan biaya sekitar lima jutaan rupiah sedangkan ukuran 40 feet akan dikenakan sekitar enam jutaan rupiah,” jelasnya.
Perwakilan pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Abidin Hasibuan turut mengharapkan BP Batam sebagai operator dan regulator pelabuhan dapat segera mengambil kebijakan dan langkah untuk memangkas potensi monopoli pasar yang terjadi.
“Setelah menyimak hasil pemaparan dari Direktur BUP BP Batam, berarti dapat dikatakan bahwa harga ini sangat kompetitif, namun mereka sebagai end user mendapatkan harga tinggi, untuk itu Pemerintah dalam hal ini BP Batam di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian harus bisa menetapkan batas harga atas dan harga bawah, sehingga tidak terjadi monopoli harga di marketplace,” ungkapnya.
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid turut mengharapkan BP Batam sebagai operator dan regulator pelabuhan dapat segera mengambil kebijakan dan langkah untuk memangkas potensi monopoli pasar yang terjadi.
“Setelah menyimak hasil pemaparan dari Direktur BUP BP Batam, berarti dapat dikatakan bahwa harga ini sangat kompetitif, namun mereka sebagai end user mendapatkan harga tinggi, untuk itu Pemerintah dalam hal ini BP Batam di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian harus bisa menetapkan batas harga atas dan harga bawah, sehingga tidak terjadi monopoli harga di marketplace,” ujar Abidin.
Asosiasi Jasa Kepelabuhanan, Delegasi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Batam, Suyono, menyampaikan aspirasinya, bahwa forum diskusi ini merupakan peluang yang sangat baik bagi para pengusaha khususnya di bidang kepelabuhanan, mengingat Sesmenko memberikan kesempatan kepada Pengusaha untuk menyampaikan apa yang terjadi selama operasional kepelabuhanan berlangsung.
“Perkembangan industri untuk kepelabuhanan memang seharusnya dikembangkan dengan segera, dengan adanya perbaikan di pelabuhan dan mendukung konsep dalam meminimalkan biaya cost, maka semua akan terwakili dan memudahkan para pengusaha, kemudian akan dikontrol dengan baik oleh BP Batam selaku regulator,” ujarnya.
Penyebab Mahalnya Tarif Kontainer
Benang kusut tarif kontainer ini memang telah berlangsung lama. Saat masih menjabat sebagai Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo pernah menyebut bahwa tarif kontainer ukuran 20 feet dari Batam menuju Singapura yang hanya 22 kilometer, nilainya mencapai 500 dolar AS. Sementara dari Jepang menuju Singapura, hanya 280 dolar AS.
Adapun penyebab mahalnya tarif kontainer ini, yakni karena minimnya kapasitas Pelabuhan Batuampar. Imbasnya kapal-kapal besar seperti Super Panamax yang bertonase besar tidak bisa bersandar ke Batam.
Karena tidak bisa bersandar, maka kapal-kapal besar bersandar akan bersandar ke Pelabuhan Singapura, dan menggunakan kapal-kapal kecil yang dimonopoli perusahaan dari negeri jiran tersebut, untuk mengangkut sedikit demi sedikit kontainer menuju Batam. Ini yang membuat tarif kontainer Batam menuju Singapura menjadi selangit.
Setelah sampai di Batam, kontainer yaang berisi bahan baku atau barang setengah jadi itu diolah menjadi barang jadi. Lalu setelah itu, dimuati lagi ke dalam kapal-kapal kecil yang kemudian berangkat ke Singapura, untuk kemudian dipindahkan ke kapal besar, yang berangkat menuju negara tujuan ekspor utama, seperti China dan Amerika.
BP Batam sendiri kabarnya telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan tarif logistik, dimulai dengan upaya perluasan pelabuhan, serta berkomunikasi dengan pihak terkait, untuk menelusuri tingginya tarif kontainer ini.
Dari hasil penelusuran tersebut, rantai birokasi yang panjang pun ditemukan dalam bisnis pengiriman kontainer ini. Cara pengelolaan manajemen logistik pun tidak tertata dengan baik.
Karena melalui pihak ketiga, maka ada kapal, forwarder, agen, dan lain-lain yang bukan dari tangan si pengirim langsung. Rantai logistik yang panjang itu pun, turut mendorong tingginya tarif logistik.
BP Batam pun sudah berhubungan langsung dengan shipper dari luar negeri, untuk mengangkut langsung barang-barang produksi Batam ke luar negeri. Kapal pun sudah disediakan, sehingga tarif diyakini bisa turun 40 persen.
Tapi, hingga saat ini pengusaha masih mempertanyakan tarif logistik yang masih mahal tersebut. Apakah BP Batam sudah merealisasikan hal tersebut, dan ini yang masih menjadi pertanyaan.
Karena pada kenyataannya, biaya logistik hanya berkurang 10 dolar AS, yang sempat digaungkan BP Batam beberapa waktu yang lalu. Hal ini dirasakan oleh dunia usaha masih belum cukup, untuk menekan ongkos logistik.
Faktor berikutnya yang menekan ongkos logistik di Batam, yakni ketiadaan fasilitas container yard (CY) juga turut berkontribusi kepada mahalnya tarif logistik. Pasalnya, pemilik kontainer tidak bisa menyimpan kontainernya di Batam, sehingga lebih memilih ke Singapura. Situasi ini memang benar-benar menguntungkan negeri jiran tersebut.
Selanjutnya, biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mahal. Pemangkasan biaya BBM diperlukan, karena biaya BBM ini menyita 40 persen dari biaya operasional kapal pengangkut kontainer. Apabila dilakukan secara berulang-ulang, seperti yang terjadi selama ini dari Singapura ke Batam dan sebaliknya, maka dipastikan biayanya semakin membengkak.
Di zaman kepemimpinan Edy Putra Irawadi, BP Batam sudah memulai pembangunan CY di atas lahan yang dulunya merupakan bekas Gudang Persero. CY merupakan tempat penyimpanan kontainer atau peti kemas kosong, tempat pembersihan, perbaikan kontainer, serta tempat untuk pelaksanaan survei kontainer pada saat kontainer masuk maupun keluar.
Fungsi CY adalah menyiapkan kontainer yang akan dipergunakan oleh para eksportir untuk kebutuhan ekspor barang dengan standar Institute of International Container Lessors (IICL).
CY memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian terutama kegiatan ekspor dan impor dalam memperlancar arus kontainer dan lalu lintas angkutan barang serta mengefisienkan jalur rantai pasok, atau biasa dikenal sebagaisupply chain, terutama dalam perdagangan internasional.
Peran CY dalam sistem logistik nasional adalah mendukung efisiensi tata kelola dan tata niaga. Hingga saat ini, pembangunan CY di Pelabuhan Batuampar masih berlanjut.
Mengutip salah satu pernyataan pejabat teras Batam, di salah satu grup whatsapp asosiasi pengusaha, ia mengungkapkan bahwa persoalan logistik di Batam ini melibatkan banyak sekali stakeholders terkait. Poin-poin utama yang menyangkut mengenai faktor tingginya tarif kontainer sudah dibahas semua, berikut implikasinya kepada dunia usaha di Batam, pada saat pertemuan di Hotel Marriot, akhir Februari lalu.
Namun, solusi “Lampu Aladin” tak kunjung ditemukan juga. Meskipun, BP Batam sudah berupaya menurunkan tarif kepelabuhanan lebih murah dibandingkan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, tetapi tetap ada intervensi dan biaya yang bersifat business to business (B to B) yang pada akhirnya, menyebabkan kondisinya kembali seperti sedia kala. Hal seperti ini menuntut diplomasi bisnis terpadu ke pelaku usaha di Singapura, baik dari dunia usaha di Batam maupun dari pemerintahan
Batam Logistic Ecosystem (BLE) Saja Tidak Cukup
Sejak diresmikan Maret 2021, BLE yang merupakan gawean dari Kementerian Keuangan terus digadang-gadang dapat menurunkan tarif logistik, tentunya dengan keunggulan dari digitalisasi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan yang meresmikan BLE di Gedung BP Batam, mengungkapkan bahwa BLE ini merupakan bagian dari National Logistic Ecosystem (NLE), yang menjadi wadah untuk mempertemukan komunitas logistik di sektor permintaan dengan komunitas logistik di sektor persediaan.
Tujuan pemerintah memberlakukan BLE ini untuk efisiensi. Luhut menyadari bahwa biaya logistik yang dikeluarkan pengusaha dan investor di Indonesia mencapai 23 persen dari biaya produksi. Nilai tersebut berbeda jauh dari negara tetangga yang hanya 15 persen. Ini yang membuat sektor logistik di Indonesia kalah kompetitif.
Secara sederhana, BLE ini menyelaraskan ekosistem logistik, dimulai dari menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional, sejak kedatangan sarana pengangkutan hingga barang tiba di gudang.
Maka, dengan itu kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik.
Meskipun begitu, dunia usaha di Batam menilai bahwa pengembangan infrastruktur digital, untuk mendorong perizinan dan lalu lintas barang , seperti yang terdapat dalam BLE, belumlah cukup untuk menuntaskan atau bahkan mendekati inti permasalahan, yakni minimnya infrastruktur fisik untuk meyakinkan kapal-kapal besar, agar mau bersandar di Batam (leo).
