KEBUDAYAAN Melayu di Kepulauan Riau akan terus terjaga kelestariannya, karena ada upaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menjaganya agar tetap diingat oleh generasi saat ini.
Salah satu upaya tersebut yakni dengan sosialisasi cara pendaftaran dan pencatatan warisan budaya tak benda (WBTB) di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam, Kamis (24/3/2022). WBTP di Kepri antara lain tari-tarian, permainan rakyat, ritus budaya dan lain-lain.
Kepala Bidang Adat Tradisi dan Karya Budaya Tak Benda Disbudpar Provinsi Kepri, Budhiharti mengatakan sosialisasi ini menjadi agenda rutin dari kementerian, kabupaten dan kota dapat mengusulkan karya budaya melalui provinsi.
“Provinsi yang mempunyai wewenang mengusulkan WBTB ke kementerian,” katanya.
Terkait perihal tersebut perlu dukungan dan perhatian dari bupati, wali kota terhadap pelestarian warisan budaya terutama terkait dengan karya budaya WBTB yang pada saat ini berbagai kondisi yang dihadapi salah satunya adalah terancam punah dan warisan budaya yang ada di perbatasan rentan pengakuan negara lain.
“Kami ingin menaikkan Batam, karena kita tahu Batam memiliki adat istiadat,” ucapnya.
Budhiharti kemudian menjelaskan cara pendaftaran dan pencatatan karya budaya yang bisa didaftarkan kepada Disbud Kepri. Setelah itu provinsi akan mendaftarkan ke Kemendikbudristek, dan tahun berikutnya baru mendapat usulan penetapan yang disertakan formulir, kajian, buku, jurnal, video, dan dokumentasi.
“Dari kita (provinsi) kita kirimkan semua pengusulan ke kementerian, kemudian sertifikasi dari tim ahli lalu dilakukan monitoring ke kabupaten dan kota,” terangnya.
Setelah melalui tahapan tersebut ada sidang penetapan, selanjutnya penyerahan sertifikat yang diserahkan menteri kepada gubernur.
Ia menyebut, karya budaya takbenda yang ditetapkan menjadi WBTB dari Provinsi Kepri sebanyak 77 WBTB. Karya budaya yang telah ditetapkan menjadi WBTB, harus dilakukan rencana tindak lanjut dalam bentuk aksi pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan sehingga kelestarian dari suatu karya budaya takbenda yang telah ditetapkan menjadi WBTB mampu bertahan ke generasi-generasi dan sebagai kekuatan budaya dalam pembangunan berkelanjutan.
“Sertifikat ini ada batas waktunya kalau kabupaten kota tidak ada aktivitas akan dicabut supaya terpacu harus melakukan pengembangan jangan berhenti di perlindungan,” ungkapnya.
Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardiwinata, mengapresiasi atas kunjungan Disbud Provinsi Kepri. Menurutnya dengan adanya kunjungan ini dapat mendorong Disbudpar memaksimalkan pendaftaran dan pencatatan WBTB Kota Batam.
“Disbudpar langsung menindaklanjuti pengusulan karya budaya takbenda,” katanya.
Pemko Batam mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu. “Pemerintah sangat serius tentang budaya Melayu. Banyak Paguyuban, perkumpulan di Batam namun tetap payungnya Melayu,” terangnya.
Selain Perda, pemerintah juga mempunyai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), ada 10 unsur yang tercantum didalamnya seperti kuliner, olahraga tradisional, ritus, pantun dan sebagainya. “Tugas kami tersosialisasi budaya ini dengan baik dan harus kita angkat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Disbudpar Kota Batam mempunyai Tim Ahli Cagar Budaya yang tersertifikasi. Artinya secara aturan melestarikan budaya Melayu sangat kuat, sehingga masyarakat tak perlu binggung dengan apa yang ditemukan dilapangan.
“Perbedaan cagar budaya dengan WBTB, misalnya Rumah Limas Potong sebagai cagar budaya, sedangkan di dalam Rumah Limas Potong namanya WBTB ada relief bernama pucuk rebung, dan lain-lain,” ucapnya.
Ardi berharap pelaku budaya, komunitas budaya di Kota Batam dapat mendokumentasikan budaya Melayu berbasis digital. “Misalnya saat pentas tari buat video, dalamnya dijelaskan apa nama gerakannya, maknanya,” pintanya (leo).
