WALI Kota Batam, Muhammad Rudi, meresmikan Panti Rehabilitasi Napza Adhiyaksa Kota Batam di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah di Batuaji, Kota Batam, Selasa (16/8/2022) siang.
Kehadiran panti rehabilitasi Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (Napza) itu, merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba.
Peresmian tersebut juga diseiringkan dengan penandatanganan MoU tentang rencana kerja pelaksanaan pengobatan dan rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di Kota Batam.
Rudi yang juga Kepala BP Batam menyambut baik hadirnya panti rehabilitasi ini. “Maka kami pemerintah mendukung dan membantu aparatur yang menangani hal ini. Kita support terus,” ujarnya.
Sebagai kepala daerah, Rudi ingin masyarakatnya terbebas dari bahaya narkoba, termasuk pecandu dengan jalan rehabilitasi di panti tersebut.
Selain penanganan pencandu, Rudi juga mewanti-wanti semua pihak untuk terus andil mencegah merebaknya penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, hal ini krusial demi terwujudnya Batam yang lebih baik ke depannya.
“Bagi yang belum kena ini yang kita hindari. Mudah-mudahan, kita berharap kepada Allah SWT dengan upaya dari kita, semakin hari (kasus terkait narkoba) semakin berkurang,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Rudi juga menyampaikan ide pemberdayaan bagi eks pencandu, pihaknya akan mendukung perihal lahan dan lainnya yang dianggap perlu.
Seperti diketahui, Batam kini sedang gencar dibangun. Rudi menyadari, semakin maju kota akan semakin banyak tantangan ke depan. Maka dari itu, suksesnya pembangunan baik fisik maupun non fisik erat kaitannya dengan andil kolektif semua pihak.
“Membangun tak semata uang, ini kembali ke hati kita semua untuk mau berubah. Saya dan Forkopimda membangun Batam ini dengan kesadaran dan hati yang ikhlas,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, Herlina Setyorini, mengatakan, kehadiran panti ini sebagai implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021.
Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan mempunyai asas dominus litis, yakni apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.
“Jadi tidak hanya memenjarakan orang, jadi ada azaz pemanfaatan dan ada rasa keadilan, manakala perkara tersebut bisa kita rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif,” paparnya.
Tentu saja tidak ujuk-ujuk, penentuan seseorang apakah mendapat keadilan restoratif diperhatikan dengan seksama. Pihaknya akan berkolaborasi dengan BNN dan pihaknya akan menelaah perkara yang masuk atau dilimpahkan ke kejaksaan.
“Kami lihat apakah termasuk benar pecandu, bukan sebagai bandar atau pengendar. Tentu saja kalau pecandu kita akan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,” imbuhnya.
Herlina mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak, termasuk dukungan dari Pemko Batam. Ia berharap, kehadiran panti ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan memberikan pelayanan yang maksimal dan optimal untuk korban penyalahgunaan narkotika.
“Dan kami akan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait,” pungkasnya.
(*)
