KABUT asap di negara tetangga, Malaysia, dilaporkan makin parah. Pemerintah negara itu bahkan sudah bersiap-siap untuk menutup sekolah-sekolah karena kualitas udara di berbagai tempat memburuk.
Direktur Jenderal Departemen Lingkungan Hidup Malaysia, Wan Abdul Latiff Wan Jaffar mengatakan, kualitas udara Malaysia telah memburuk, terutama di bagian barat Semenanjung Malaysia. Menurutnya, tercatat ada 11 wilayah memiliki angka indeks polusi udara (API) yang tidak sehat.
Pemerintah Malaysia juga telah menyatakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia menjadi penyebab polusi udara di negara itu.
Departemen Lingkungan Hidup Malaysia mengatakan pada awal pekan ini, sebuah badan meteorologi regional telah mendeteksi hampir 250 titik api yang mengindikasikan kebakaran di pulau Sumatera dan di bagian pulau Kalimantan.
Menurut mereka, tidak ada satu pun titik api yang ditemukan di Malaysia.
“Upaya untuk membersihkan udara dengan hujan dan menyemai awan serta langkah-langkah lain untuk mengatasi polusi akan diberlakukan ketika angka API mencapai 150 selama lebih dari 24 jam,” kata Wan Abdul Latiff, sebagaimana dikutip GoWest ID dari pemberitaan Reuters.
Wan menyebut, sekolah dan taman kanak-kanak harus menghentikan semua kegiatan di luar ruangan ketika angka API mencapai 100, dan tutup ketika mencapai angka 200.
Sementara itu, kelompok lingkungan Greenpeace menyerukan kepada negara-negara di kawasan ini untuk memperkenalkan undang-undang dalam upaya menghentikan perusahaan perkebunan yang menyebabkan polusi udara.
Situs berita Reuters juga melaporkan, hampir setiap musim kemarau, asap dari kebakaran untuk pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, menutupi langit di sebagian besar wilayah tersebut. Hal itu pun dikatakan dapat membawa risiko terhadap kesehatan masyarakat dan mengkhawatirkan operator wisata dan maskapai penerbangan.
“Memberlakukan undang-undang kabut asap lintas batas domestik diperlukan untuk bertindak sebagai pencegah, terutama karena ada beberapa perusahaan yang nakal di industri ini,” kata Heng Kiah Chun, ahli strategi kampanye regional Greenpeace Asia Tenggara, dalam sebuah pernyataan.
(ham/Reuters)
