RENCANA pembangunan Jembatan Batam-Bintan terus berlanjut. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri akan segera menyerahkan semua dokumen lengkap Jembatan Babin terkait lahan, review desain dan soil investigation (hasil penyeledikan tanah,red) ke Kementerian PUPR, akhir April ini.
“Pembangunan Jembatan Babin sedang digesa. Akhir April ini, kita serahkan semua dokumen lahan, review desain dan soil investigation di beberapa titik ke Kementerian PU,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, Selasa (12/4).
Setelah itu, Ansar akan berupaya menemui Presiden Jokowi. “Jika diperkenankan, saya akan menghadap Presiden. Kemarin kesepakatanya, Presiden minta diserahkan ke Menseskab. Jadi kita akan upayakan secara maksimal,” jelasnya.
Jika dokumen lengkap telah diserahkan ke Kementerian PU, maka lelang tender proyek Jembatan Babin bisa segera dimulai.
Mengenai skema kemitraan Jembatan Babin, Ansar menyebut ada tiga skema yakni lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan non KPBU. “Lalu, ada rencana satu investor, tapi ini konsinyasi panjang,” tuturnya.
Tapi secara garis besar, skema anggaran ini akan menggunakan dana APBN, APBD dan investor. Ansar juga mengungkapkan bahwa pembebasan lahan di sekitar site lokasi pembangunan sudah selesai.
Soal Jembatan Babin ini, Anggota DPR RI, Cen Sui Lan pernah menuturkan bahwa proyek jembatan terpanjang di tanah air ini telah masuk dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) APBN 2023.
Kementerian PUPR beberapa waktu lalu juga memastikan proyek Jembatan Babin masuk rencana prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) alias greenbook APBN
Jembatan dengan anggaran Rp 13,3 triliun untuk total konstruksi dan nilai investasi total sebesar Rp 18,27 triliun, ini memiliki panjang 14,7 kilometer.
Jika menggunakan skema KPBU, pemerintah lewat APBN akan mengucurkan dana sebesar Rp 4,4 trilun, lalu porsi KPBU dengan nilai konstruksi Rp 9,78 triliun dan investasi Rp 13,85 triliun. Badan usaha diberikan masa konsesi selama 50 tahun, 3 tahun masa konstruksi dan 47 tahun operasional dan masa pemeliharaan (leo).
