BADAN Pengusahaan (BP) Batam telah memiliki rencana khusus untuk mengembangkan bandara Hang Nadim. Salah satu bandara dengan runway terpanjang di Indonesia itu rencananya bakal menjadi pusat atau sentral pertumbuhan ekonomi Kota Batam.
“Kami akan menjadikan Aerotropolis,” ucap Direktur Humas BP Batam, Purnomo Andiantono dilansir dari laman Batampos.co.id.
Aerotropolis adalah konsep kota, dimana pusatnya adalah bandar udara. Konsep ini mirip dengan kota metropolitan. Tapi nantinya bandar udara akan memegang peranan yang penting sebagai tempat keluar masuknya barang.
Konsep yang baru dicanangkan ini, dirancang BP Batam melalui Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) yang baru dibentuknya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Konsep ini juga mengusung bentuk kota yang makin rapi dan teratur.
Konsep ini nantinya tak hanya diterapkan di Batam saja. Tapi di beberapa kota-kota besar lainnya. Konsep Kota Aerotropolis ini sudah mulai diterapkan di Kualanamu, Medan.
Andi menyebutkan konsep aerotropolis sudah dibahas dalam rapat BP Batam dengan Gubernur Kepri, Pemko Batam, Kementrian Perhubungan, Kementrian Kemaritiman dan berbagai instansi lainnya pada Jumat (23/9) lalu.
Pengalihan ke Angkasa Pura
Paska terbentuknya BUBU untuk pengelolaan bandara Hang Nadim ke depan oleh BP Batam, muncul lagi rencana pemerintah untuk mengalihkan bandara terbesar di Kepulauan Riau itu ke PT. Angkasa Pura.
Konsep ide yang ditawarkan, sama seperti pengelolaan bandar udara lain oleh perusahaan yang bernaung di bawah Kementerian BUMN tersebut.
“Itu akan segera kami lakukan,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
MENURUT Budi seperti dilansir Kompas, penyerahan pengelolaan bandara dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penumpang yang dilayani.
Menurutnya, bandara-bandara yang diserahkan pengelolaannya kepada Angkasa Pura adalah yang melayani penumpang di atas 1 juta orang per tahun.
PT Angkasa Pura II (Persero) sendiri sudah mengaku ketertarikannya untuk mengelola Bandara Internasional Hang Nadim, Batam.
Bahkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut sudah mengkalkulasi takaran investasi mencapai Rp 1 triliun untuk mengembangkan bandara yang kini dimiliki dan dioperasikan oleh BP Batam tersebut.
Keinginan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengalihkan Hang Nadim ke PT. Angkasa Pura II, bahkan pernah disampaikannya saat masih menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan BUMN tersebut.
“Kalau kami mengelola itu kan ada dua pilihan. Kami bisa sebagai pengelola saja atau kami juga turut berinvestasi. Kami sendiri menyerahkan keputusannya kepada otoritas di sana apa yang menjadi pilihan. Jadi, hal ini belum putus,” ujar Budi dilansir dari laman beritasatu.com, 25 Mei 2015 tahun lalu.
Minat Angkasa Pura dalam mengembangkan dan mengelola Bandara Hang Nadim menurut Budi saat itu, didorong pula oleh Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan.
Dua menteri tersebut menganjurkan AP II untuk mengelola bandara ini, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan BP Batam.
Ditolak
“Perlu diketahui, Bandara Hang Nadim itu adalah asetnya Kementrian Keuangan bukan Kementrian Perhubungan,” kata Direktur Humas BP Batam, Andi Antono sabtu (24/9), dilansir Batam Pos.
Menurut Andi, pihak Kemenhub tak bisa serta merta, langsung menunjuk Angkasapura II untuk mengelola Hang Nadim. Harus melalui beberapa proses. Kemenhub harus mengajukan pengalihan aset ke Kementrian Keuangan.
“Jadi tak bisa langsung ujug-ujug begitu saja. Bandara Hang Nadim tak sama dengan bandara yang lainnya,” ungkap Andi. ***
