MEMULAI kalender kerja ditahun baru 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan melakukan konsolidasi besar-besaran.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, memimpin langsung Rapat Staf Perdana yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Rapat II Bandar Seri Bentan, Senin (5/10/2026).
Rapat ini menjadi ajang penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus menyatukan visi seluruh jajaran ASN Bintan agar lebih adaptif dalam melayani masyarakat.
Dalam arahannya, Roby Kurniawan menegaskan bahwa tahun 2026 harus dibuka dengan etos kerja yang lebih tinggi.
Ia tidak ingin jajaran OPD hanya bekerja secara formalitas, melainkan harus memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh warga.
“Tahun 2026 harus kita awali dengan semangat baru. Saya ingin seluruh jajaran bekerja lebih cepat, tepat, dan terukur. Pelayanan terbaik bagi masyarakat Bintan adalah harga mati,” tegas Roby.
Roby juga mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bintan pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar jajaran pemerintah tidak terlena dengan angka tersebut.
“Capaian PAD tahun 2025 patut kita syukuri, tapi evaluasi tetap berjalan. Pekerjaan rumah (PR) yang belum tuntas di tahun lalu harus segera diselesaikan tahun ini,” imbuhnya.
Dalam rapat Roby juga menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah fokus pada empat sektor utama:
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Percepatan pembangunan infrastruktur.
- Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
- Revitalisasi ekonomi daerah.
Ia juga meminta agar penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien. Roby berharap setiap satgas yang telah dibentuk bekerja lebih aktif sesuai tugas fungsinya masing-masing.
“Setiap kritik dan saran dari masyarakat harus segera ditindaklanjuti. Itu adalah bahan bakar kita untuk memperbaiki kinerja pemerintahan agar Bintan semakin maju,” pungkasnya.
Rapat perdana ini ditutup dengan komitmen bersama seluruh OPD untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi demi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berkualitas di tahun 2026. (*)
