BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mulai menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024. Ketua Bawaslu Kepri, Said Abdullah Dahlawi, mengatakan IKP 2024 jauh lebih sederhana dibandingkan saat Pemilu 2019.
Said mengatakan data-data pelanggaran pemilu dan pilkada sebelumnya, seperti politik uang, ketidaknetralan oknum aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa (kades), hingga intimidasi terhadap anggota pengawas di Kepri akan diolah menjadi bentuk kerawanan Pemilu 2024.
“Pada Pemilu 2019, ada 100 lebih indikator dalam Indeks Kerawanan Pemilu; namun untuk Pemilu dan pemilihan (Pilkada) Serentak Tahun 2024 hanya 61 indikator,” kata Said di Tanjungpinang, Kamis (27/10/2022).
“Kami sudah melibatkan partisipasi dari berbagai pihak yang berkompeten untuk mendapatkan data kerawanan pemilu,” sambungnya.
Anggota Bawaslu Kepri, Maryamah, menyebutkan data terkait IKP bersumber pada pengalaman Pemilu 2019 serta analisis terhadap kondisi sekarang dan di masa mendatang.
Dalam penyusunan IKP 2024, lanjutnya, Bawaslu Kepri juga akan meminta masukan dari pihak kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), dan lembaga lain yang berkompeten.
“IKP 2024 disusun dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi hingga Bawaslu RI,” kata Maryamah.
Menurut dia, indikator IKP 2024 lebih sederhana namun terperinci. Misalnya, potensi kekerasan terhadap penyelenggara pemilu dibagi menjadi tiga kelompok, yakni kekerasan verbal, kekerasan fisik dan verbal, serta korban kekerasan.
Kemudian Bawaslu juga mengelompokkan kekerasan verbal sebagai kasus ringan, kekerasan fisik dan verbal sebagai kasus sedang, serta ada korban sebagai kasus berat.
“Kami memiliki waktu hingga akhir November 2022 untuk menyusun indeks kerawanan pemilu ini,” tambahnya.
Dia mengatakan IKP 2024 merupakan sistem deteksi dini bagi jajaran Bawaslu Kepri dan lembaga lain dalam hal pemetaan kerawanan pemilu dan pilkada. Pemetaan kerawanan tersebut sebagai langkah awal dalam menyusun kebijakan untuk mencegah terjadi pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif maupun pidana.
“Pemilu itu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan juga berbagai lembaga negara, terutama pemerintah dan lembaga yang bertugas mengamankan negara. Karena itu, data indeks kerawanan pemilu dan pilkada dibutuhkan pihak eksternal Bawaslu RI sebagai tolok ukur untuk mencegah pelanggaran,” ujar Maryamah.
(*)
Sumber: Antara
