BUPATI Natuna, Wan Siswandi , menyerahkan sertifikat tanah kepada warga transmigran yang berada di Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Ia menyebutkan jumlah sertifikat yang telah dibagikan dengan rincian, Satuan Pemukiman (SP) I sebanyak 41 sertifikat, SP II sebanyak 28 sertifikat, dan warga SP III sebanyak 17 Sertifikat serta 33 sertifikat aset.
“Saat ini juga sedang dalam proses penerbitan sebanyak 654 sertifikat aset untuk daerah Batubi sebagai daerah transmigrasi,” kata Wan Siswandi, dikutip dari Antara, Rabu (8/2/2023).
Selain itu, Bupati juga mengatakan pemerintah Kabupaten Natuna akan terus membantu pembangunan bagi warga transmigrasi daerah itu namun secara bertahap.
Karena menurutnya, saat ini pembangunan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan akan ada skala prioritas yang dijalankan oleh pemerintah karena bagian dari usaha pemerintah untuk menghindari belanja terhutang.
Karena itu pula, ia berharap pada saat Musrenbang baik tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten dapat menganalisa dengan baik usulan program pembangunan dalam skala prioritas.
“Dalam mendorong pembangunan daerah, pemerintah daerah telah melakukan audiensi dengan beberapa kementerian. Dimana hasil audiensi tersebut menghasilkan beberapa dukungan pembangunan antara lain
infrastruktur jalan, 17 BTS, Bendungan Sebayar, dan penambahan daya listrik untuk mendukung percepatan pembangunan daerah perbatasan,” kata Wan Siswandi.
Sementara itu, Camat Bunguran Batubi, Tri Didi, mewakili warga transmigrasi mengucapkan terima kasih kepada Bupati Natuna telah memberikan perhatian khusus bagi warga setempat dan telah membantu upaya penerbitan sertifikat tanah dan aset di daerah tersebut.
Sedangkan program lain yaitu usulan program dan kegiatan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga transmigrasi.
“Pada musyawarah lima desa di Kecamatan Batubi, kecamatan telah membagi menjadi dua prioritas pembangunan yaitu, prioritas pembangunan desa dan prioritas pembangunan kecamatan,” kata Didi.
Ia juga berharap pada Musrenbang tingkat kabupaten pada tahun ini dapat menampung aspirasi desa melalui kecamatan, dan kemudian menjadi skala prioritas.
(*/pir)
