KEBIJAKAN layanan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP) semakin mempermudah wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira. Untuk itu, ia berharap dengan layanan VKBP ini, maka minat dan semangat wisman semakin besar datang ke Provinsi Kepri.
“Beberapa waktu lalu, kebijakan VKBP telah diluncurkan khususnya di Kepri. Apresiasi yang sungguh besar untuk jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yakni Ditjen Imigrasi,” katanya, Minggu (4/12/2022?.
“Ini sangat mempermudah dan mempercepat peningkatan angka kedatangan wisman,” sambung Luki.
Menurutnya, selain meningkatkan pariwisata, kebijakan VKBP juga dapat memfasilitasi para pelaku bisnis dari mancanegara yang akan melakukan perjalanan bisnis atau berinvestasi di Indonesia.
“Kemudahan keimigrasian yang diberikan merupakan insentif non-fiskal yang bisa mendatangkan pemasukan untuk negara dan bermuara pada peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meresmikan Kepri sebagai sebagai daerah uji coba kebijakan VKBP atau “multiple entry” visa di Batam pada Senin (28/11/2022).
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi, Widodo Ekatjahjana, menyatakan pemilihan daerah uji coba VKBP di Kepri ini karena daerah itu memiliki potensi kunjungan wisman cukup bagus setelah Bali.
“Maka dari itu kami coba dorong dengan kebijakan VKBP ini. Tapi kebijakan ini baru diberlakukan hanya untuk wilayah Kepri dan hanya uji coba. Tidak boleh keluar Kepri, kalau nanti mereka keluar Kepri, itu akan dikenakan pelanggaran hukum keimigrasian,” ujar Widodo.
Widodo menjelaskan VKBP diujicoba mulai 24 Desember 2022. VKBP adalah kebijakan yang ditujukan untuk orang asing tidak untuk bekerja atau berwisata, yang mana selama satu tahun mereka bisa keluar masuk ke wilayah Kepri.
“Mereka statusnya juga tidak boleh bekerja di Kepri, kecuali mereka bekerja menggerakkan bisnisnya yang berada di negaranya dari sini, itu boleh. Intinya selagi mereka tidak mengambil keuntungan di wilayah kita, itu dibolehkan,” kata dia.
(*)
Sumber: Antara
