DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI menaruh perhatian terhadap banyaknya kasus bantuan sosial (bansos) yang gagal disalurkan ke masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.
“Kami telah menelusuri berbagai macam laporan bansos yang gagal salur. Contohnya saat di Bandung, ada 5 ribu bantuan tunai yang mengalami gagal salur,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily saat mengunjungi BP Batam beberapa waktu yang lalu.
Penyebab gagal salur yakni karena ada 2.500 Kepala Keluarga (KK) yang menerima bansos, ternyata pindah alamat. Sementara sisanya meninggal dunia, namun namanya tercantum dalam penerima bantuan sosial.
Ia kemudian merinci, Ada 2.537 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Keluarga Harapan (PKH), 5.390 KKS untuk KPM Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) dan 1.400 KPM Bantuan Sosial Tunai (BST).
Ace juga mengungkapkan telah menyampaikan temuan tersebut ke Menteri Sosial.
“Kami melihat adanya akar masalah yang harus diurai oleh kementerian terkait. Diantaranya masih ada validasi dan verifikasi data yang kurang maksimal terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Prolem ini harus diselesaikan secara cepat,” tuturnya.
Untuk Batam, ia belum menemukan kasus serupa. Tapi ia meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan cepat, jika muncul masalah.
*(rky/GoWest)
