TERHITUNG mulai 1 Juni 2017 ini, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di 12 kabupaten yang masuk wilayah pedalaman sudah sama dengan harga BBM di daerah lain, termasuk di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan sekitarnya.
Masyarakat di 12 kabupaten tersebut sebelumnya membeli BBM dengan harga Rp. 8 ribu hingga Rp. 18 ribu per liter, tapi sekarang bisa beli dengan harga seperti di SPBU (Stasiun Pengisian Bahar Bakar Umum) Pertamina yaitu Rp. 6.450 per liter untuk Premium (BBM Khusus Penugasan), dan Rp. 5.150 per liter untuk Solar,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, Kementerian ESDM, Sujatmiko, dalam siaran persnya Minggu (4/6) kemarin.
Ke-12 kabupaten dimaksud adalah: 1. Kec. Pulau-pulau Batu, Kab. Nias Selatan, Sumatera Utara; 2. Kec. Siberut Tengah, Kab. Mentawai, Sumatera Barat; 3. Kec. Karimun Jawa, Kab. Jepara, Jawa Tengah; 4. Kec. Raas, Kab. Sumenep, Jawa Timur ; 5. Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa, NTB; 6. Kec. Waingapu, Kab. Sumba Timur, NTT; 7. Kec. Long Apari, Kab. Mahakam Hulu, Kalimatan Timur; 8. Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi, Sulawesi Tenggara; 9. Kec. Moswaren, Kab. Sorong Selatan, Papua Barat ; 10. Kec. Morotai Utara, Kab. Morotai, Maluku Utara; 11. Kec. Distrik Paniai Barat, Kab. Paniai, Papua; dan 12. Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat
Menurut Sudjatmiko, Kementerian ESDM merencanakan program BBM satu harga, akan dibangun lembaga penyalur BBM di 150 titik pada 148 kabupaten. Sebanyak 54 titik akan dibangun pada tahun 2017, 50 titik tahun 2018, dan 46 titik di tahun 2019.
“Untuk tahun 2017, dari rencana sebanyak 54 titik, per tanggal 1 Juni 2017 telah beroperasi sebanyak 12 titik di 12 kabupaten. Bahkan pertengahan atau akhir Juni bisa bertambah lagi. BBM satu harga berjalan efektif dan terus mengalami kemajuan,” ungkap Sudjatmiko.
Program “BBM Satu Harga” di seluruh pelosok tanah air sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Yahukimo, Papua, Selasa, 18 Oktober 2016 lalu.
Diakui Presiden, bila BBM satu harga akan merugikan pihak Pertamina. Namun ia menegaskan, untuk menghilangkan ketidak setaraan harga BBM, hal itu harus tetap dilakukan.
Presiden Jokowi meyakini, dengan menurunnya harga BBM dapat menurunkan banyak biaya keseharian di Papua, seperti, transportasi, harga makanan, dan logistik, sehingga masyarakat Indonesia di wilayah terpencil bisa mengejar ketertinggalannya.
“Saya menyadari Pertamina juga mengeluarkan biaya yang besar untuk mensubsidi angkutan ini. Tetapi saya kira Pertamina juga bisa mengkompensasi dari usaha lain di bidang migas, ada cross subsidi. Sehingga mewujudkan keadilan,” kata Presiden saat itu. (*)
