MENINGKATNYA pertumbuhan ekonomi Batam pada Kuartal I 2018 yang mencapai angka 4,47 persen masih meninggalkan kekhawatiran bagi kalangan pengusaha.
Terutama Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepulauan Riau.
Wakil Ketua Koordinator Wilayah Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hioeng mengatakan, saat ini masih ada beberapa hal non teknis yang perlu menjadi perhatian khusus.
Terutama berkaitan dengan regulasi, mengenai kebijakan Pemerintah Pusat yang belum didelegasikan ke daerah.
“Izin lartas, isu-isu terkait smartcard, dan aplikasi untuk RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) baru yang dulunya selesai di Batam, sekarang malah harus ke pusat lagi,” ujarnya, Rabu (04/07/2018).
Satu hal lainnya, adalah mengenai upah pekerja yang naik di tiap tahunnya. Tetapi tidak diiringi peningkatan produktivitas, terutama dari kalangan pekerja.
“Terlalu tinggi sehingga tidak kompetitif, lihat saja perbandingannya dengan beberapa Provinsi. Dari beberapa negara tetangga, nah di sana berapa?,” lanjutnya.
Saat ini banyak perusahaan PMA (penanaman modal asing) di Batam juga memiliki pabrik di regional Asean lainnya. Mereka akan berhitung ulang, menimbang jika ingin memperluas usahanya di Batam.
Kemudian, tarif angkut pelabuhan yang relatif mahal. Kebijakan PMK Nomor 229 Tahun 2017 yang belum jalan, juga menjadi perhatian serius yang perlu disikapi bersama.
Meski begitu, pihaknya optimistis satu persatu persoalan tersebut bisa terurai. Itu jika dilakukan komunikasi dengan baik.
(*/GoWest.ID)
