KETUA Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Boby Jayanto, mewakili Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, menghadiri penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023.
Penyerahan DPA Tahun Anggaran 2023 oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepri, berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Kamis (5/1/2023) pagi.
Penyerahan DPA tahun 2023 yang dilakukan sedini mungkin agar seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4,15 triliun.
Pada penyerahan DPA Tahun Anggaran 2023 itu juga disejalankan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) antara seluruh Kepala OPD Pemprov Kepri dengan Gubernur Ansar. Hal ini sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala OPD dan Gubernur Kepri untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
Dalam laporan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, Adi Prihantara, APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 4,15 triliun terdiri dari komponen Pendapatan sebesar Rp. 4,01 triliun, Belanja sebesar Rp. 4,15 triliun, dan Pembiayaan sebesar Rp 132,21 miliar.
Rincian dari masing-masing komponen APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 tersebut adalah komponen pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,51 triliun yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 1,34 triliun.
Kemudian, Retribusi Daerah sebesar Rp 16,65 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 18,30 miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 135,07 miliar.
Lalu, Pendapatan Transfer Pusat ke Daerah sebesar Rp 2,49 triliun dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Hibah Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sejumlah Rp 1,32 miliar.
Adapun pagu anggaran OPD yang akan melaksanakan belanja pada Tahun Anggaran 2023, seperti yang pada beberapa kesempatan disebut Gubernur Ansar untuk diprioritaskan yaitu sektor Pendidikan dan Kesehatan mendapatkan porsi terbesar.
Di mana Dinas Pendidikan mendapat anggaran sebesar Rp 908,95 miliar, dan Dinas Kesehatan (termasuk belanja pada RSUD Raja Ahmad Thabib dan RSUD Engku Haji Daud) sebesar Rp 499,34 miliar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPS Kepri, Darwis Sitorus, Kepala Bidang PP2AT Kanwil Perbendaharaan Kemenkeu Kartika, dan tim percepatan pembangunan
(*/pir)
