Hubungi kami di

Kota Kita

KPK Ingatkan Bapenda di Kepri Optimalkan Pendapatan dan Jauhi Korupsi

Terbit

|

Gedung KPK. F dok Tempo

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada seluruh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di Kepri, agar mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Selain membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), juga mencegah terjadinya kebocoran.

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah 1, Maruli Tua Manurung mengatakan caranya yakni dengan meningkatkan sistem administrasi, terutama pada sektor perpajakan.

“Sehingga dengan demikian peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nantinya akan sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah,” kata Maruli dalam rapat koordinasi dan monitoring pencegahan korupsi di Batam, Selasa (19/4).

“Kalau sistem administrasi kita lemah, pasti akan percuma meskipun PDRB-nya tinggi. Karena akan terjadi kebocoran,” jelasnya.

Ia mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Batam agar menjauhi kasus korupsi. “Kami memang saat ini fokus upaya pencegahan. Sekali lagi saya ingatkan perkuat sistem administrasinya sehingga segala bentuk celah tindak pidana korupsi dapat dicegah,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Reses Wakil Ketua II DPRD Kepri | Warga RW 20 Minta Dukungan Pembangunan Masjid

Sementara itu, di tempat yang sama Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi.

Saat ini, perencanaan Pemko dan BP Batam sudah terintegrasi. Sehingga pembagian dan wilayah kerja juga sudah terbagi dengan baik.

“BP Batam misalnya, tugas utamanya adalah meningkakan investasi di Batam. Sehingga semua kebutuhan yang menyangkut investasi akan ditangani oleh BP Batam,” katanya.

Rudi juga memaparkan sejumlah rencana pembangunan yang akan dilakukan pihaknya tahun ini, yakni pengembangan Bandara Hang Nadim, serta peningkatan infrastruktur jalan dan lainnya.

“Mudah-mudahan tahun 2024 selesai semua, sehingga ke depan akan mampu mendongkrak PAD Batam,” ujarnya.

BACA JUGA :  Kanwil DJP Kepri : Tidak Semua Pemilik NIK Bisa Menjadi Wajib Pajak

Selanjutnya, Rudi mengungkapkan mengenai rencana meningkatkan alat tapping box atau pencatat transaksi. Seperti diketahui, melalui tapping box upaya optimalisasi pendapatan daerah dapat dilakukan.

“Maka perlu ditingkatkan ke hal yang lebih baik. Maka hari ini rapat aksi baru, yang diserahkan kepada Pemda bukan di KPK lagi. Dulu KPK melalui Bank Riau, kini kepala daerah disuruh inovasi bagaimana aksi pendapatan daerah meningkat,” katanya.

Rudi meminta Bapenda untuk menindaklanjuti hal tersebut. Menurutnya, semakin banyak alat yang terpasang akan semakin mengoptimalkan upaya tersebut. Ia berharap hal ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga menggenapi usaha peningkatan ekonomi yang dilakukan di Pemko Batam maupun BP Batam (leo).

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook

id
enid

id
enid