Hubungi kami di

Ini Batam

Lewat Batas Waktu, Ambil Uangnya di Pengadilan

Mike Wibisono

Terbit

|

Pengerjaan proyek waduk Sei Gong di Batam

SESUAI dengan sosialisasi pembayaran uang kerohiman, beberapa minggu lalu bagi para penggarap lahan di kawasan Waduk Sei Gong, Badan Pengusahaan (BP) Batam, mulai melaksanakan pembayaran uang kerohiman sejak Rabu (09/05/2018) siang lalu.

“Progres penyelesaian masalah Sei Gong sudah on the track, dalam arti kata sudah sesuai dengan yang kita dan masyarakat harapan,” ujar Anggota IV Bidang Sarana dan Prasarana Lainnya BP Batam Mayjen TNI Eko Budi Seopriyanto.

Eko mengatakan sebagian besar masyarakat yang berhak menerima uang kerohiman sudah merespon dengan baik. Menurut Eko dari dari 78 persil lahan yang ada hanya 46 orang saja yang berhak mendapatkan uang kerohiman.

Pihaknya menegaskan yang diganti oleh pihak BP Batam adalah tanam tumbuh dan bangunan yang ada di sekitar pembangunan waduk Sei Gong.

“Sebagian besar sudah kita panggil untuk mendapatkan sosialisasi uang kerorohiman, pembayaran mulai tanggal 9 Mei sampai satu minggu ke depan,” papar Eko

Eko menambahkan pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke masing-masing orang. Apabila ada masyarakat yang tidak memiliki nomor rekening pihaknya akan membuka rekening bank untuk masyarakat tersebut. Pembayaran sendiri diberikan tengat waktu selama satu minggu.

BACA JUGA :  "Pemadaman di Tengah Kondisi Ekonomi yang Terpuruk"

“Terserah dia mau menggunakan bank apa, nanti kita buatkan dan kita transfer uangnya,” ujar jenderal TNI bintang dua tersebut.

Eko berharap masyarakat yang berhak mendapatkan uang kerohiman dapat mendatangi kantor BP Batam. Pada hari pertama kata Eko sudah ada sembilan oang yang menerima uang kerohiman.

“Jumlah uang kerohimannnya sesuai dengan tanam tumbuh yang ada. ada yang besar tadi yang saya serahkan ada yang hampir Rp 200 juta, bahkan ada juga yang hampir Rp 800 juta satu orang,” paparnya.

Namun lanjut Eko sebelum diberikan uang kerohiman pihaknya melakukan verfikasi berupa persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat. “KTP dan KK merupakan syarat utama, kemudian bukti lahan garapan yang memang dia tanami dan hasil verifikasi yang pernah dilakukan tim terpadu,” papar Eko.

Eko menambahkan apabila dalam satu minggu masyarakat yang berhak mendapatkan uang kerohiman tidak datang, maka rupiah tersebut akan diberikan kepada pengadilan. “Nanti pengadilan yang akan menyelesaikan masalah ini istilahnya dikonsinasikan,” kata Eko.

Pihaknya berharap pembangunan waduk Sei Gong dapat selesai sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Eko berharap permasalah tersebut tidak ada masalah seperti ada legal opinion (LO).

(*/GoWest.ID)

Teruskan Membaca
Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Sebaran

Facebook