MENTERI Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengklaim sudah mengantongi daftar nama-nama sindikat pemain Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Mahfud mengatakan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melibatkan uang banyak, selain mengancam kemanusiaan. Namun demikian, kata dia, ia akan menguji dan mengkroscek data yang didapatkannya.
“Saya sudah punya daftar jaringan sindikat jaringan PMI ilegal yang akan diuji sahi dulu. Pemerintah tidak akan main-main. Karena itu sesudah nanti di Jakarta kita akan olah data dulu,” kata Mahfud saat berkunjung ke Batam, Rabu (5/4/2023).
Mahfud menyebutkan data jaringan sindikat perdagangan orang nantinya akan dilakukan pengecekan secara menyeluruh. Setelah mendapatkan data lengkap maka pemerintah akan mengambil sikap.
“Tentu banyak sumber yang harus kami kroscek dan tindakan langkah bisa kita ambil,” ujarnya.
Namun Mahfud tidak akan mendetailkan data jaringan sindikat PMI ilegal di Batam. Tapi ia menegaskan bahwa praktik penyelundupan PMI ilegal merupakan perbuatan yang keji.
“Saya tidak akan bercerita tentang detail laporan. Tapi yang jelas tindak perdagangan orang adalah tindak pidana yang sangat keji bagi kemanusiaan,” ujarnya.
Mahfud menyebutkan dirinya berjanji mengambil sikap terkait permasalahan PMI ilegal yang cukup marak di Batam dan Kepulauan Riau. “Ya nanti lah ke depannya saya akan buka,” ujarnya.
Selain itu, Mahfud menyebutkan bahwa sindikat PMI ilegal di Batam melibatkan oknum di pemerintahan dan swasta. Mahfud berjanji akan mengusut dugaan tersebut.
“Ini (Sindikat PMI ilegal) ternyata melibatkan jaringan, baik di kantor-kantor pemerintah maupun di swasta,” katanya.
“Yang jelas, ini sangat membahayakan dan melibatkan uang sangat gedek, tetapi mengancam kemanusiaan. Bukan hanya jiwa manusianya, tapi kemanusiaan,” sambungnya.
(*/ade)
