KITA perlu bijak dalam menggunakan media sosial (medsos). Ibarat mata pisau, medsos bisa jadi bermanfaat, bisa juga justru menghancurkan.
Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) R. Gautama Wiranegara mengemukakan, media sosial seringkali digunakan sebagai media untuk memprovokasi masyarakat untuk ikut ke dalam bagian aksi terorisme.
“Banyak masyarakat kita yang tertipu, yang hanyut hanya dengan ajakan-ajakan yang palsu,” kata Gautama saat membuka Forum Tematik Bakohumas yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, di Hotel Best Western The Hive, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (5/12) siang.
Gautama memaparkan berbagai hasil riset terkait terorisme, di antaranya penelitian Saiful Mujani Research and Consulting tahun 2015 yang menyebutkan 4 persen usia produktif (22-25 tahun) yang setuju dengan Gerakan Terorisme ISIS.
“Kenapa? Itu karena social media,” jelas Gautama.
Fakta-fakta ini, menurut Sestama BNPT itu, menunjukkan pentingnya rumusan rencana yang tepat untuk menanggulangi dan mengatasi terorisme di media sosial. Ia menyebut BNPT juga menyadari bahwa penanganan terorisme tidak bisa dilakukan sendiri. Untuk itu, BNPT akan membentuk Satuan Tugas di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan melibatkan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada.
Harus Bersama
AJAKAN untuk memerangi dan menanggulangi terorisme juga disampaikan oleh Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Niken Widiastuti.
“Masalah penanggulangan terorisme ini memang hal yang sangat penting sekali yang harus kita kerjakan bersama-sama, harus kita pikirkan bersama-sama,” kata Niken saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.
Niken juga menyampaikan upaya penanggulangan terorisme akan efektif dan efisien apabila melibatkan seluruh K/L. Untuk itu, ia mengajak K/L bersinergi dalam memanfaatkan seluruh saluran yang dimiliki untuk bisa membentengi generasi muda Indonesia, dari ideologi-ideologi yang radikal, dari tindakan-tindakan yang mengarah pada radikalisme, pembenaran terhadap radikalisme dan terorisme.
“Semua K/L mempunyai media sosial dan satgas medsos. Untuk itu, humas dapat berperan aktif dengan cepat merespons segala hal yang berkaitan dengan terorisme. Karena provokasi dan publikasi terkait terorisme banyak dilakukan di media sosial,” tutur Niken.
Acara ini menghadirkan empat narasumber yang berasal dari beragam instansi, antara lain Sekretaris Utama BNPT, R. Gautama Wiranegara, Deputi IV Kepala Staf Presiden Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Eko Sulistyo, Pakar Komunikasi dan Humas, Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si, dan Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Humas, Bangbang Surono. Perwakilan Sekretariat Kabinet juga hadir dalam forum ini.
(dhn/*)
Sumber : Sekretariat Kabinet
