Hubungi kami di

Hidup Sehat

Pakar Epidemiolog: Pemangkasan Masa Karantina Sangat Berisiko

Terbit

|

Ilustrasi: Calon penumpang berjalan di lobi Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur. F. Dok. Tempo.co/ANTARA/Umarul Faruq

PEMERINTAH sudah menerbitkan aturan memangkas masa karantina dari 14 hari menjadi 10 hari untuk pelaku perjalanan dari negara yang terdapat kasus transmisi komunitas Covid-19 varian Omicron.

Namun menurut Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, keputusan pemerintah dengan memangkas masa karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri sangat berisiko.

Menurut Dicky masa karantina 7-10 hari memang masih masuk akal karena dari sisi epidemilogi, masa inkubasi virus tersingkat biasanya terjadi dalam kurun waktu 3-5 hari. Namun, faktanya, banyak juga ditemukan gejala keterpaparan Covid-19 justru terjadi setelah hari ke 11 sampai 12 masa karantina.

“(Pengurangan masa karantina) itu salah banget enggak, tapi berisiko. Menurut saya ini agak gambling, karena ada kasus di Taiwan yang menunjukkan hari ke 12 nya munculnya. Jadi banyak membuat negara mengambil 14 hari,” kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/1).

BACA JUGA :  Kapolda Kepri Silaturahmi Bersama Lembaga ARAS Kepri dan PW GP Ansor Kepri

Untuk itu, Dicky menyarankan pemerintah untuk memilih keputusan yang paling aman dengan menerapkan 14 hari karantina. Jika tidak, Dicky menilai pemerintah harus memperketat peraturan karantina tersebut.

Ia menyebut pelaku perjalanan dari luar negeri yang melakukan karantina 10 hari itu harus sudah vaksinasi lengkap. Bahkan, seharusnya sudah mendapatkan suntikan ketiga atau booster.

“Seenggaknya harus masih dalam durasi 7 bulan setelah vaksin disuntikkan dari vaksin kedua,” kata dia.

Selain itu, pelaku perjalanan luar negeri juga harus menjalani dua kali tes PCR di hari keenam. Keduanya harus menunjukkan hasil negatif.

“PCR pertama katakanlah tanggal 5 misalnya jam 5 sore, besoknya 12 jam kemudian dites lagi, dua duanya harus negatif,” ujarnya.

Selanjutnya, pembatasan atau restriksi. Dicky menilai, pemerintah harus benar-benar membatasi pintu masuk dari dalam maupun luar negeri. Warga yang diperbolehkan melakukan mobilitas hanya yang sudah mendapat vaksin lengkap.

BACA JUGA :  Shopee Liga 1 2020, Pelatih Persib Keberatan Padatnya Jadwal

Lalu, pemerintah harus melakukan deteksi dini dengan 3T (Telusur, Tes, Tindak lanjut). Kemudian, proteksi yaitu salah satunya dengan memberikan vaksinasi lengkap dan merata.

“Terus terakhir literasi, komunikasi risiko harus dibangun. Yang dibangun kewaspadaan bukan pengabaian,” ujar Dicky.

Sebagai informasi, pemerintah RI telah menyunat masa karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Kini, masa karantina cukup 10 hari bagi pelaku perjalanan dari negara dengan kasus transmisi komunitas Omicron. Padahal, masa karantina sebelumnya 14 hari.

Sementara, bagi pelaku perjalanan dari negara di luar itu ditetapkan 7 hari, dari yang sebelumnya 10 hari.

“Tadi diputuskan karantina yang 14 hari jadi 10 hari dan 10 hari jadi 7 hari,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/1).

(*)

sumber: CNNIndonesia

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook

id
enid

id
enid