SETELAH rencana lelang proyek pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) dipastikan dua bulan lagi, maka Gubernur Kepri, Ansar Ahmad akan berupaya memastikan status lahan di sekitar lokasi jembatan clear and clean.
Saat membahas mengenai pembangunan jembatan tersebut dalam rapat yang dipimpinnya sendiri di Kantor Gubernur di Dompak, Jumat (18/3). Ansar menyebut pembebasan tanah di sisi Pulau Bintan menjadi target utama yang harus segera diselesaikan.
Apalagi, Ansar menyebut bahwa Kepri sudah mendapat jaminan dari Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), bahwa lelang proyek Jembatan Babin bisa dimulai dalam waktu dua bulan.
“Karena adanya kepastian itu, sehingga para menteri termasuk Menteri Sekretaris Kabinet meminta saya segera menyelesaikan kewajiban daerah, seperti pembebasan lahan yang harus segera selesai, agar pemerintah pusat bisa memulai pembangunan jembatan ini,” katanya.
Ansar juga mengungkapkan bahwa pihaknya siap menyerahkan aset pemerintah daerah berupa jalan, untuk percepatan pembangunan Jembatan Babin.
Orang nomor satu Kepri ini menargetkan di pertengahan April sudah selesai, sehingga bisa dilaporkan ke pusat. “Kalau untuk proyek strategis nasional, aset daerah harus segera dilepaskan, karena ini untuk pembangunan daerah,” tuturnya.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bintan, Asnen mengatakan di sekitar lokasi pembangunan Jembatan Babin, terdapat 46 bidang tanah yang tengah dalam proses konsinyasi di pengadilan, dan 12 diantaranya sudah dibayarkan.
“Saat ini, permasalahan yang masih menghambat adanya beberapa bidang tanah yang tidak memiliki subjek kepemilikan,” katanya (leo).
