Hubungi kami di

Ini Batam

Pemko Batam tidak Hadiri RDP | Persoalan Kampung Tua Tembesi Belum ada Solusi

Terbit

|

PERSOALAN yang dihadapi warga Kampung Tua Tembesi, kelurahan Tembesi, kecamatan Sagulung, kota Batam belum juga ada titik temu.

Pantauan Gowest Indonesia saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan antara DPRD kota Batam dengan warga kampung tua dan instansi terkait lainnya yang digelar pada Rabu (27/7) di ruang pimpinan DPRD Batam, warga kembali dikecewakan akibat tertundanya RDP tersebut.

Penundaan tersebut dilakukan pimpinan rapat, Ketua DPRD Batam, Nuryanto karena banyak instansi terkait tidak hadir. Ada pun beberapa instansi yang hadir hanya diwakilkan kepada pejabat yang tidak bisa mengambil keputusan.

Warga sangat kecewa dengan penundaan RDP tersebut. Pahaloho salah seorang warga kampung tua Tembesi mengatakan sangat kecewa.

BACA JUGA :  Sahkan Perda Pembangunan Industri, Wagub: Terima Kasih DPRD Kepri

Menurutnya rapat yang digelar adalah pada jam kerja bagi pegawai pemerintah. Namun kenyataannya, mereka tidak ada di ruang rapat dengar pendapat.

Sementara itu, Maria, warga lainnya mengatakan pada dasarnya warga tidak keberatan apabila ada penggusuran kembali, namun diberikan solusinya.

Maria juga meminta kepada pihak DPRD Batam agar memastikan dan memberitahukan kepada perwakilan warga apabila kehadiran instansi terkait yang diundang tidak bisa hadir atau belum lengkap.

“Waktu kami terbuang pak. Sementara kami ada yang bekerja dan berdagang, sementara rapat kembali ditunda” ungkap Maria dengan kesal.

Sementara itu Ketua DPRD Batam, Nuryanto mengatakan, RDP kali akan kembali dijadwalkan ulang karena pihak pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah kota Batam kembali tidak hadir.

BACA JUGA :  Wakil Walikota : Pelanggar Protkes Didenda Rp. 250.000 per Orang, Badan Usaha Minimal Rp. 500.000

Menurut pria yang kerap disapa Cak Nur ini, sebenarnya warga ini ingin sekali mendengar penjelasan dari pihak pemerintah mengenai persoalan kampung tua tembesi ini.

“Sebaiknya pihak pemerintah (Pemko Batam) tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tempat tinggal masyarakat, agar masyakat tidak resah, sampai ada kepastian. Karena cara menyelesaikan masalah kampung tua ini tidak bisa sama dengan cara penertiban row jalan” terang Nuryanto.

Seperti diberitakan sebelumnya, permasalahan kampung tua Tembesi yang mengalami dampak pembangunan jalan Simpang Barelang ini, ada 118 rumah pada tahap pertama yang mengalami penggusuran. Hingga saat ini warga yang terdampak tersebut belum menerima ganti rugi.

(dra)

Advertisement
Berikan Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sebaran

Facebook

id
enid

id
enid