PERJUANGAN warga Pulau Rempang, Batam, yang masih tegas menolak relokasi mendapat atensi dari kalangan pebisnis di Kepulauan Riau (Kepri). Meski mendukung masuknya investasi ke Pulau Rempang, tapi mereka juga meminta agar pemerintah mengakomodir aspirasi warga, dan tentu saja menunaikan semua janjinya.
“Kami sangat berempati kepada masyarakat Melayu di Rempang, tapi bukan berarti kami anti investasi. Karena kami juga getol keliling dunia untuk menarik investasi agar perekonomian di Kepri segera bangkit kembali,” kata Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmad Makruf Maulana, Selasa (3/10/2023) di Batam.
Menurut Makruf, investasi bernilai jumbo pun harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar, karena keduanya akan hidup berdampingan nanti. “Dan tentu saja masuknya investasi tersebut seharusnya tanpa menghilangkan hak-hak masyarakat Melayu tempatan yang sudah turun temurun bermukim disana,” jelasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, proyek investasi hilirisasi kuarsa bertajuk Rempang Eco City, dengan total nilai investasi Rp 381 triliun ini masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2023. Luas Pulau Rempang sebesar 17.000 hektare, dimana jumlah lahan yang bisa digunakan sebesar 7.572 hektare dan sisanya berupa hutan lindung.
Rencana awal investasi yakni pembangunan pabrik kaca seluas 2.300 hektare dengan nilai Rp 174 triliun di area Sembulang, Pulau Rempang. Karena investasi tersebut, maka penduduk dari 4 kampung yakni Blongkeng, Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu akan direlokasi ke Dapur 3, Sijantung, Pulau Galang, Batam, Kepri. Di sisi lain, warga masih tetap menolak relokasi.
Makruf melihat komunikasi pemerintah dengan warga Rempang, yang sangat buruk menjadi pangkal dari sejumlah aksi warga yang berakhir dengan kericuhan.
“Warga disana hanya mempertahankan haknya. Jadi pemerintah kalau caranya salah, jangan takut bersuara dan meminta maaf. Terkadang kita bisa terjebak dalam situasi ini, sehingga timbul masalah besar,” imbuhnya.
Direktur Kawasan Industri Wiraraja tersebut juga meminta agar pemerintah, khususnya BP Batam berkomitmen menunaikan janjinya kepada warga Rempang.
“Meski rezim pemerintahan nanti berganti, harus komitmen untuk diselesaikan. Jangan lagi masyarakat sampai jadi korban,” pungkasnya.
(leo)
