REALISASI investasi penanaman modal asing (PMA) di Kepri yang ditopang Batam sebagai pilar utama, belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan hingga triwulan III 2022. Kalangan pengusaha di Kepri menilai baik Kepri, khususnya Batam sudah tidak kompetitif lagi.
Berdasarkan data terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) per triwulan III 2022, Kepri masih berada di luar 10 besar, tepatnya di peringkat 13. Batam sendiri menyumbang kontribusi 70-80 persen dari total realisasi investasi Kepri . Di triwulan III (Juli-September), total realisasi investasi PMA sebesar US$ 227,2 juta dari 698 proyek.
Dengan kata lain, realisasi investasi di Kepri kembali memasuki masa suram, setelah sempat membaik di tahun 2021.
Secara keseluruhan, total realisasi investasi Kepri hingga September sudah mencapai US$ 660,1 juta dari 930 proyek. Rinciannya yakni terdiri dari US$ 281,5 juta dari 501 proyek per triwulan I (Jan-Mar) 2022, kemudian US$ 151,4 juta dari 369 proyek per triwulan II (Apr-Jun) 2022 dan US$ 227,2 juta dari 698 proyek per triwulan III (Jul-Sep) 2022.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat jelas mengalami penurunan sekitar 30 persen, dimana total realisasi investasi Januari-September 2021 sebesar US$ 956,6 juta dari 1.816 proyek.
Sedangkan jika mengacu pada triwulan III 2021, juga mengalami penurunan sekitar 35 persen, dimana tahun lalu, total realisasi investasi Juli-September mencapai US$ 316,7 juta dari 567 proyek.
Di regional Sumatera, Kepri tertinggal jauh Sumatera Utara (11), Sumatera Selatan (9) dan Riau (5).
Sementara untuk realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN), Kepri berada di posisi 22 dari 34 provinsi, dengan raihan Rp 3.756 miliar dari 1.830 proyek.
Prestasi kurang baik ini juga mengantar baik Kepri maupun Batam gagal masuk 3 besar Anugerah Layanan Investasi 2022 dari BKPM, awal Oktober lalu. Batam kalah bersaing dengan Tangerang, Medan dan Bandung. Sedangkan Kepri kalah dari Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan.
Belum Ada Investor Besar Masuk Kepri
KETUA Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmad Makruf Maulana mengatakan selama beberapa tahun terakhir ini, belum ada sama sekali investor besar yang masuk ke Kepri.
“Hingga sekarang, tidak ada Wali Kota, Gubernur maupun Bupati se-Kepri yang menggunting pita tanda masuknya investasi baru,” ungkapnya, Rabu (26/10).
Adapun, realisasi investasi di Kepri tertolong oleh ekspansi perusahaan-perusahaan yang sudah eksisting sejak lama.
“Fakta dan realita di lapangan, pemerintah daerah di Kepri termasuk Batam, hanya mengejar pembangunan infrastruktur saja. Hal tersebut tidak bersentuhan langsung dengan tenaga kerja,” paparnya.
Menurut Makruf, faktor-faktor yang mempersulit masuknya investasi di Kepri yakni birokrasi baik di daerah maupun pusat yang berbelit-belit, dan regulasi yang kurang kompetitif dibanding negara saingan di Asia Tenggara.
“Jadi karena itu, tidak ada kepastian hukum. Misalnya ada yang mau perpanjangan UWTO, prosesnya berbelit-belit,” ungkapnya.
Di lain sisi, Kadin Kepri sendiri telah mendatangkan sejumlah investor baru ke Batam. Dalam waktu dekat, Makruf akan mengundang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk seremoni gunting pita investasi baru tersebut.
Kepri Kehilangan Daya Tarik Investasi
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid mengatakan ada sejumlah faktor yang membuat Kepri terlempar dari 10 besar daerah tujuan investasi di Indonesia.
“Pertama, kemungkinan memang investor melihat Kepri sudah tidak kompetitif lagi dan kehilangan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi makanya lebih memilih daerah Jawa bagian tengah sebagai daerah tujuan investasi,” paparnya.
Penyebabnya karena sudah terlalu tingginya upah minimum di Batam sehingga tidak menarik minat investor asing. Penyebab lainnya adalah tarif kontainer yang masih relatif mahal dari Batam ke luar negeri, sehingga jika barang diproduksi di Batam akan menjadi lebih mahal akibat mahalnya tarif kontainer tersebut.
Lalu, unjuk rasa yang relatif sering terjadi di Kepri juga menjadi salah satu sebab menurunnya daya kompetitif Kepri sebagai daerah tujuan investasi.
“Kedua, kemungkinan investor asing yang akan masuk tersebut lebih mengincar pasar Indonesia yang relatif besar ketimbang pasar luar negeri yang mengalami perlambatan permintaan akibat Pandemi Covid-19. Jadi lebih memilih berinvestasi di Jawa karena berbagai macam tax holiday yang ditawarkan,” ungkapnya.
Jika berinvestasi di BBK di Kepri, tentunya ketika menjual barang ke wilayah lain di Indonesia akan dikenakan berbagai macam pajak. Sehingga tentunya akan lebih menguntungkan jika berinvestasi di Jawa kalau target pasarnya adalah konsumen dalam negeri.
“Ketiga, aturan perizinan dan investasi yang belum pasti membuat investor juga masih menunggu untuk berinvestasi di Kepri. Sebagai salah satu contohnya adalah masih adanya tarik menarik kewenangan antara beberapa Kementerian di Pusat dengan Badan Pengusahaan di Kepri,” jelasnya.
Seharusnya, sesuai amanah PP 41/2021 seluruh kewenangan perizinan harus diserahkan ke Badan Pengusahaan (BP) Kawasan yang ada, namun masih ada kementerian yang belum mau melepas kewenangan tersebut. Sehingga beberapa perizinan seperti Amdal sampai saat ini masih terkendala. Hal ini tentunya dipandang sebagai hambatan oleh para investor yang akan masuk ke Kepri.
“Dengan demikian, tentunya semua pihak yang ada harus lebih bekerja lebih keras lagi bagaimana bisa mendatangkan lebih banyak investor dengan nilai investasi yang besar ke Kepri agar pertumbuhan ekonomi Kepri bisa tetap terjaga tinggi, dan lapangan pekerjaan dapat terus terbuka untuk para pencari kerja,” tuturnya.
Kepri dengan fasilitas FTZ dan KEK yang diberikan oleh pemerintah pusat, seharusnya bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Tjaw Hioeng mengungkapkan bahwa saat ini provinsi lainnya di Indonesia juga tengah bersemangat dalam merebut hati investor asing.
“Ya harus kita sadari bahwa provinsi lain di Indonesia saat ini sedang giat-giatnya nya merebut hati investor asing,” ungkapnya.
“Sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas dan disertai dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seharusnya realisasi investasi harus lebih paten dari yang lain,” jelasnya lagi.
Tapi dengan kondisi seperti saat ini, Kepri maupun Batam masih tertinggal dari saudara tua, seperti Provinsi Riau yang mampu berada di posisi 5 besar, perihal capaian investasi.
“Artinya mungkn ada kendala-kendala yang semestinya yang menghambat lajunya realisasi tersebut. Situasi ini perlu duduk bersma lagi antara BP Kawasan, Pemko/Pemkab, Pemprov dengan asosiasi atau himpunan pengusaha, mencari tahu apa yang menjadi persoalan utamanya,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepri merupakan langganan 5 besar realisasi atau capaian investasi di tingkat nasional. Namun saat ini, sudah terlempar dari 10 besar.
“Agak membingungkan juga ekspor Kepri sepanjang 2022 ini menjadi yang terbaik semenjak 5 tahun terakhir, tapi justru realisasi investasinya malah semakin menurun dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia,” paparnya.
“Ini perlu diinvestaris kembali persoalan, hambatan dan hal-hal lainnya yang menyebabkan investasi tidak dapat direalisasikan ataukah provinsi lainnya memang lebih menarik dan seksi bagi investor baik PMA maupun PMDN,” ungkapnya.
Tidak Mungkin Tidak Ada Investasi di Batam
Terpisah, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi masih optimis bahwa Batam akan segera menjadi percontohan kota tujuan investasi.
“Namanya orang berinvestasi, butuh waktu kalau mau datang. Tak mungkin cepat realisasi. Banyak yang sudah datang sebelumnya di 2020-2021. Jadi, kalau bilang sekarang tidak ada investasi, itu tak mungkin karena Batam memang untuk investasi,” tegasnya di Gedung BP Batam, Rabu (26/10).
Ia mengaku optimis bahwa target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung akan segera tercapai. “Apalagi ketika PLTS selesai, nilainya Rp 30 triliun. Target kami pun tercapai, dan masih banyak yang (investasi) yang kecil-kecil, ada 450 lebih,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai investasi apa saja yang sudah menjajaki atau segera masuk di 2023, Rudi belum mau membeberkannya.
“Mengenai investasi 2023, saya belum bisa jawab. Kalau sudah nyata dan uang masuk, baru bisa diekspos,”pungkasnya (leo).
