BERDASARKAN validasi tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) pada tahun 2015, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki 1.796 pulau. Dari 1.796 pulau itu, hanya 30 persen yang berpenghuni.
Untuk itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin, mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri bersinergi mengelola pulau-pulau, terutama pulau yang masih kosong dikelola untuk ketahanan pangan.
“Strategi pengelolaan pulau, terutama yang belum berpenghuni sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus mendorong ketahanan pangan di provinsi,” kata Wahyu, dikutip dari Antara, Sabtu (6/8/2022).
Dia mengatakan, sampai sekarang, Kepri merupakan provinsi konsumtif, padahal wilayah ini berpotensi menjadi produktif. Pengelolaan pulau berdasarkan potensi perekonomian yang dimiliki merupakan jawaban untuk menjadikan Kepri sebagai wilayah penghasil pangan.
Dia menyebutkan, beberapa kawasan di Pulau Letung, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, dan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, berpotensi dikembangkan sawah padi.
Selain itu, beberapa kawasan di Kabupaten Karimun dan Lingga juga menjadi penghasil sagu. Namun padi dan sagu yang diproduksi belum signifikan.
“Butuh keseriusan dalam mengelola sawah dan sagu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal maupun daerah lainnya,” ucapnya.
Selain itu, penguatan ketahanan pangan juga dapat dilakukan melalui peternakan hewan seperti ayam, bebek, sapi, kambing, domba, dan kerbau di pulau-pulau. Sampai sekarang, hewan ternak yang dikonsumsi masyarakat sebagian besar dari luar Kepri.
“Ada bukti, beberapa peternak berhasil mengembangkan hewan ternak, namun hasilnya tidak signifikan. Itu peluang bahwa Kepri dapat menjadi wilayah produsen hewan ternak,” ujarnya.
Sayur-sayuran yang dikonsumsi masyarakat Kepri rata-rata juga berasal dari petani provinsi lain, padahal lahan yang tersedia cukup besar. Teknologi pertanian semestinya diterapkan untuk meningkatkan produktivitas petani lokal.
“Petani dan peternak di Kepri masih sedikit. Produktivitasnya juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal,” katanya.
Menurut dia, Kepri merupakan pasar bagi provinsi lain karena belum mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Dalam perpektif perekonomian, Kepri memenuhi syarat membangun sektor pertanian dan peternakan secara mandiri karena memiliki lahan di pulau-pulau, modal, sumber daya manusia, dan konsumen.
“Kalau tidak terbangun sektor peternakan dan pertanian, berarti ada yang harus dikoreksi. Saya pikir yang paling utama adalah kajian potensi pulau-pulau perlu dilakukan sebagai dasar pemanfaatan lahan pulau. Kemudian dilanjutkan dengan membangun komitmen antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan potensi pulau-pulau tersebut,” ungkapnya.
Pengamat ekonomi Winata Wira mengatakan pengelolaan potensi pulau-pulau atau kawasan pesisir harus mengacu pada konsep normatif pemerintah yang sudah dituangkan dalam undang-undang.
Jika memungkinkan pengelolaan pulau-pulau untuk ketahanan pangan, maka strategi yang sebaiknya dilaksanakan melalui konsep pemberdayaan masyarakat. Produktivitas masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan sektor perikanan, peternakan dan pertanian, contohnya, perlu didukung melalui kebijakan dan stimulus berupa modal usaha dari pemerintah.
“Kepri potensial menjadi wilayah penghasil sektor peternakan dan pertanian jika sistem pengelolaan pulau-pulau mendapat dukungan penuh pemerintah pusat dan daerah,” kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji itu.
(*)
