TPID Kepri: Risiko Inflasi Yang Perlu Diwaspadai Harga Energi Secara Global

DEPUTI Kepala Perwakilan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Adidoyo Prakoso, mengungkapkan tingginya harga energi secara global pada September 2022 dapat memicu inflasi.

Adidoyo menyebutkan, beberapa risiko inflasi yang perlu diwaspadai selain masih tingginya harga energi secara global yang dapat berdampak pada beban subsidi BBM, juga kondisi cuaca yang berdampak pada pasokan komoditas sayur-sayuran serta ikan segar.

“Jadi, terkait hal tersebut, TPID di level provinsi, kota, dan kabupaten se-Kepri terus memperkuat sinergi dalam upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP),” kata Adidoyo, dikutip dari Antara, Jumat (2/9/2022).

Tiga program Gernas PIP yaitu meningkatkan produksi pangan melalui program pemanfaatan lahan pekarangan dan perluasan lahan untuk budidaya tanaman pangan, memperkuat kerja sama antardaerah untuk memastikan kelancaran distribusi pangan, serta melaksanakan stabilisasi harga pangan melalui operasi pasar jika diperlukan.

“Dalam jangka panjang, TPID akan terus mendorong upaya peningkatan kapasitas produksi lokal melalui penguatan kelembagaan nelayan/petani, perluasan lahan, dan implementasi teknik budidaya yang lebih baik seperti Program Lipat Ganda dan digital farming,” ujar Adidoyo.

TPID Provinsi Kepri mencatat pada Agustus 2022, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kepri secara bulanan mengalami deflasi sebesar -0,50% (mtm), didorong oleh menurunnya harga aneka cabai dan tarif angkutan udara.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Juli 2022 yang mengalami inflasi sebesar 0,61% (mtm).

“Deflasi didorong oleh penurunan harga kelompok komoditas pangan bergejolak (volatile food) utamanya aneka cabai dan minyak goreng serta kelompok komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (administered prices) utamanya tarif angkutan udara,” katanya..

Sementara itu, tekanan inflasi kelompok inti cenderung mengalami kenaikan sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat.

(*)