“NOMOR 59 Tahun 2007 tentang perubahan peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD dapat melakukan Perubahan APBD apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah dan penggunaan yang semula ditetapkan dalam KUA.”
Demikian disampaikan Walikota Batam, Muhamad Rudi,SE terhadap Ranperda perubahan APBD beserta nota keuangan perubahan APBD Tahun Angaran 2018 pada Rapat Paripurna, Jumat,14-9-2018.
(DPRD Batam/ *)
