WACANA pemindahan ibukota sebenarnya sudah ada sejak zaman Presiden Sukarno. Beliau sempat memilih Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai ibukota baru RI.
Sebelum itu pemerintahan kolonial Belanda ternyata juga membuat rencana untuk memindahkan ibukota Hindia-Belanda dari Batavia ke Bandung yang akhirnya gagal terlaksana akibat kurangnya dana dan ekspansi Jepang.
Namun jauh sebelum Bandung dipilih sebagai calon ibukota, rupanya pemerintah kolonial sempat merencanakan sebuah kota kecil di Jawa Tengah bagian selatan sebagai calon pusat pemerintahan Hindia-Belanda.
Kota yang nyaris menjadi ibukota itu adalah kota Purworejo.
Dalam buku De Indisch Stad op Java en Madoera( 1990 ) tulisan Ronald G.Gill, wacana pemindahan ibukota pemerintah kolonial dari Batavia ke Purworejo pertama kali dicetuskan oleh Von Gagern, seorang jenderal militer Belanda pada tahun 1844.
Belajar dari jatuhnya Batavia pada Invasi Inggris ke Jawa pada tahun 1811, militer Belanda menyarankan untuk menggeser ibukota mereka ke wilayah pedalaman, sehingga ibukota tidak mudah diserang musuh dari laut mengingat angkatan laut Belanda pada waktu itu terhitung lemah.
Alhasil, kota-kota pelabuhan besar di pesisir utara seperti Semarang atau Surabaya jelas bukan menjadi pilihan. Lalu mengapa yang dipilih Purworejo?.
Purworejo merupakan kota yang strategis. Di utara Purworejo terhubung dengan kota Magelang yang memiliki garnisun militer cukup besar yang bisa dikembangkan sebagai pangkalan militer utama Belanda dan sebagai garis pertahanan apabila musuh menyerang dari utara.
Jika dirasa masih kurang, Belanda bisa saja membangun benteng-benteng di sepanjang perbukita Menoreh. Kemudian di barat, Purworejo terhubung dengan Cilacap, satu-satunya pelabuhan besar di pantai selatan yang bisa menjadi titik evakuasi pemerintah Belanda dan kalau perlu dikembangkan sebagai pangkalan angkatan laut Belanda.
Di timur, terdapat Vorstenlanden ( wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta ) yang memiliki banyak perkebunan-perkebunan besar yang menyumbang devisa besar untuk kas pemerintah kolonial.
Pertimbangan lainnya adalah iklim Purworejo yang tidak terlalu panas dan dingin sehingga kondisi lingkungannya lebih sehat dibandingkan Batavia dan masih tersedia lahan yang cukup luas untuk dibangun gedung dan permukiman baru.
Jika misalnya Purworejo menjadi ibukota Hindia-Belanda dan negeri Belanda diduduki oleh musuh, maka Ratu atau Raja Belanda akan diungsikan ke Purworejo. Dengan demikian, Purworejo menjadi istana baru kerajaan Belanda.
Mungkin bisa dibayangkan bagaimana kira-kira rupa Purworejo jika seandainya menjadi pusat pemerintahan Belanda.
Di sekitar alun-alun, mungkin akan berdiri berbagai bangunan pemerintahan kolonial yang megah. Permukiman elite Belanda ala Menteng mungkin akan terdapat di selatan atau barat kota.
Kemudian di sepanjang jalan kota akan terpasang jalur-jalur trem. Ya, jika rencana itu terwujud, tentunya wajah Purworejo akan lebih semarak dibandingkan wajah Purworejo yang sekarang.
Seiring berjalannya waktu, pemerintah kolonial kemudian melirik kota lain yang terlihat memiliki potensi lebih untuk menjadi ibukota baru Hindia-Belanda.
Akhirnya, Bandung yang menjadi pilihan. Segera setelah itu, peran Purworejo mulai dilupakan. Tragisnya, setelah dilupakan sebaga calon ibukota, Karesidenan Bagelen dilebur dengan Kedu sehingga Purworejo tidak lagi menjadi ibukota Karesidenan dan akhirnya hanya menjadi kota biasa sampai sekarang.
Wacana Purworejo menjadi ibukota Hindia-Belanda tidak banyak dicatat dalam banyak buku pelajaran sejarah Indonesia. Orang lebih mengenal Bandung sebagai calon ibukota Hindia-Belanda dan memori Purworejo sebagai bakal pusat pemerintahan Hindia-Belanda tergerus oleh waktu.
Sumber : Kompasiana
