PELAKU usaha skala menengah dan besar di Indonesia harus segera bersiap menyesuaikan perencanaan likuiditas keuangannya. Pemerintah menetapkan tenggat waktu hingga Oktober 2027 bagi perusahaan untuk mengalihkan pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke lembaga resmi yang akan ditunjuk negara dalam waktu dekat.
Kewajiban baru bagi dunia usaha ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 253 regulasi tersebut, perusahaan dilarang lagi menyimpan sendiri dana cadangan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melainkan wajib menyetorkannya sejak pertama kali merekrut karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pengusaha kini dituntut memperhitungkan risiko pembayaran pesangon sejak hari pertama kontrak kerja tetap ditandatangani.
“Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon,” ujar Indah dalam acara Sosialisasi UU No. 27 Tahun 2026 yang disiarkan melalui kanal YouTube @NgoPiSIK, Jumat (13/11/2026) kemarin.
Pengecualian UMKM dan Sanksi Berlapis
SKEMA pengamanan hak pascakerja yang ditargetkan terbentuk paling lama satu tahun setelah masa transisi ini berlaku khusus untuk mengantisipasi PHK di luar alasan usia pensiun, terutama bagi pekerja yang belum terdaftar dalam program pensiun.
Kendati bersifat mengikat, pemerintah memberikan pengecualian bagi pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak terbebani aturan penyediaan DCP. Namun, kelonggaran tersebut tidak berlaku bagi perusahaan menengah dan besar.
Kemnaker menyiapkan sanksi administratif berjenjang bagi perusahaan yang mangkir menyetorkan dana cadangan tersebut, mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh operasional, hingga pencabutan perizinan berusaha. Bahkan, perusahaan yang terbukti gagal membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak pekerja ter-PHK dapat langsung dijerat sanksi pidana.
Cegah Kasus Gagal Bayar
MELALUI kebijakan yang disebutnya sebagai pengaturan baru yang spektakuler ini, Indah berharap kasus gagal bayar hak buruh saat terjadi PHK massal—seperti yang sempat terjadi pada sejumlah pabrik padat karya di Jawa Tengah—tidak lagi terulang. Selain mengunci ketersediaan dana lewat lembaga negara, UU No. 27 Tahun 2026 juga memperketat syarat PHK dengan membatasinya hanya pada 15 alasan khusus.
“Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon,” pungkas Indah.
(ham/cnnindonesia)
