REALISASI pengalihan pasokan gas bumi dari Natuna yang semula diekspor ke Singapura mulai membawa angin segar bagi ketahanan energi domestik, khususnya bagi sektor kelistrikan di Batam. Namun, langkah strategis ini justru memunculkan pekerjaan rumah baru bagi pemerintah: memastikan agar kekayaan energi tersebut tidak hanya dinikmati satu wilayah, melainkan terdistribusi merata ke pulau-pulau lain di Kepulauan Riau (Kepri).
TANTANGAN geografis menjadi persoalan utama dalam mewujudkan pemerataan energi di provinsi kepulauan ini. Wilayah potensial seperti Bintan, Tanjungpinang, Anambas, hingga daerah penghasilnya sendiri, Natuna, dipisahkan oleh lautan. Kondisi ini menuntut skema distribusi yang matang—baik melalui pembangunan jaringan pipa antarpulau maupun transportasi berbasis kapal—serta kepastian alokasi dari pemerintah pusat.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa perluasan jaringan distribusi gas ke luar Batam sangat mendesak. Menurutnya, ekspansi kawasan industri, pembangunan pusat data (data center), hingga masuknya investasi energi hijau akan memicu lonjakan permintaan energi di seluruh wilayah Kepri dalam beberapa tahun mendatang.
“Harapan kita semua bisa terbagi, tidak hanya Batam yang membutuhkan,” sebut Ansar beberapa hari kemarin.
Meski demikian, Ansar mengakui bahwa kewenangan penuh terkait alokasi dan skema distribusi berada di tangan pemerintah pusat, terlebih karena menyangkut perjanjian ekspor lintas negara. Ia pun mendorong agar kebutuhan domestik diprioritaskan sepenuhnya begitu masa kontrak ekspor dengan Singapura berakhir.
“Kalau memang sudah habis waktunya, kita sarankan lebih baik memenuhi dulu kebutuhan di dalam negeri. Itu tergantung pemerintah pusat, bagaimana skemanya,” tegasnya.
Kesiapan Infrastruktur Penyaluran ke Batam
BERBEDA dengan wilayah Kepri lainnya yang masih menunggu kepastian skema distribusi, Batam telah lebih dulu mencicipi manfaat pengalihan gas tersebut berkat kesiapan infrastruktur pipa. Sejak Selasa (27/10/2026) pukul 00.25 WIB, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) resmi mengalirkan gas Natuna melalui jaringan pipa West Natuna Transportation System (WNTS)-Pemping untuk memasok pembangkit listrik PLN Batam.
Infrastruktur pipa sepanjang sekitar 4,5 kilometer berdiameter 16 inci yang menghubungkan sistem WNTS ke Pulau Pemping tersebut memiliki kapasitas penyaluran hingga 300 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Pada tahap awal pengaliran menuju Tanjung Uncang, laju alir gas tercatat mencapai 15 MMSCFD.
Beroperasinya jalur yang telah mengantongi hak khusus dari BPH Migas serta izin usaha sementara dari Kementerian ESDM per 26 Oktober 2026 ini terbukti krusial. Pasokan tersebut berhasil menjaga keandalan listrik PLN Batam saat fasilitas Jambi Merang menjalani pemeliharaan terencana pada 24 Oktober hingga 3 November 2026.
Pangkas Ekspor Tanpa Langgar Kontrak
PENGALIRAN gas ke pembangkit domestik ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah yang menghentikan pasokan gas ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) pada Sabtu (24/10/2026). Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengonfirmasi bahwa pasokan yang terdiri atas 15 BBTUD dari Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatera itu mulai dialihkan untuk dalam negeri per 27 Oktober 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, pemangkasan sebesar 31 BBTUD tersebut setara dengan sekitar 8 persen dari total ekspor gas Indonesia ke Singapura yang mencapai 409,55 BBTUD. Kebijakan ini dipastikan tidak menyalahi kesepakatan bilateral karena volume pengiriman ke negara tetangga tersebut masih berada di atas batas minimum kontrak.
Keberhasilan pengalihan pasokan ke Batam menjadi bukti awal bahwa potensi gas Natuna mampu menopang kemandirian energi nasional. Kini, bola berada di tangan pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan lanjutan guna mengatasi kendala infrastruktur laut, sehingga cita-cita pemerataan energi hingga ke Bintan, Tanjungpinang, Anambas, dan Natuna tidak sekadar menjadi wacana.
(nes)
