PEMERINTAH memutuskan melelang 20.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) karena mutunya berkurang atau susut. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menutup selisih antara harga lelang dari pembelian di tingkat petani sebesar Rp8.000 per kilogram.
“Jadi nanti kan yang harganya Rp8.000 kita jual Rp5.000, berarti yang kekurangannya Rp3.000 ditanggung menteri keuangan,” ujar Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) Budi Waseso kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di Jakarta, Rabu (4/12) kemarin.
Cadangan beras pemerintah awalnya bernilai Rp160 miliar, dengan rata-rata harga pembelian di petani Rp8.000 per kilogram.
Menurut Kabulog, beras turun mutu dapat dijadikan produk bahan turunan, seperti tepung, makanan ternak, maupun bahan baku ethanol. Saat ini, lanjut Kabulog, sedang dilakukan pengkajian mengenai harga dari beras tersebut. Setelah ditentukan harga yang tepat baru dilakukan pelelangan.
“Kisarannya kan ada penawaran ditafsir yang ini kira-kira harganya sekian, yang ini harganya sekian, yang ini harganya… itu penafsiran. Tapi nanti sudah siap dalam pelaksanaan,” jelas Budi.
Agar kasus tidak terulang kembali, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar dilakukan koordinasi yang lebih baik antara program dengan apa yang harus direalisasikan.
“Contoh inikan dampak dari program bansos berubah jadi BPNT. Tahun 2017 itu ada program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) awal, kita harus menyiapkan Bulog untuk BPNT awal, kita sudah dorong ke wilayah-wilayah. Ternyata dibatalkan BPNT itu, padahal barang sudah sampai ke daerah penerima BPNT.
Bulog mengusulkan tunjangan beras ASN, TNI, Polri itu kembali ke asal. Karena pemerintah sudah kita jamin berasnya Bulog itu bagus. Karena image yang selalu dibangun kepada Bulog itu selalu negatif, ujarnya.
“Dengan bukti kenapa sekarang yang 20.000 itu harus , istilahnya didisposal. Harus kita segera selesaikan kalau ndak ini akan meracuni kepada beras lain,”pungkasnya.
Sumber : ANTARA
