RUANG gerak belanja masyarakat Batam tampaknya semakin menyempit menjelang akhir tahun. Belum usai tekanan akibat merangkaknya harga kebutuhan pokok, warga dan pelaku usaha di kota industri ini kini dihadapkan pada kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) menjadi 6 persen.
KEPUTUSAN Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 17–18 November 2026 yang mengerek BI-Rate sebesar 25 basis poin—diikuti kenaikan suku bunga deposit facility menjadi 5,25 persen dan lending facility menjadi 6,75 persen—memicu efek berantai bagi ekonomi lokal. Kebijakan pengetatan moneter yang dirancang untuk menjaga rupiah dan menahan inflasi di kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen ini, di sisi lain, berisiko membebani biaya kredit industri, mengerem ekspansi bisnis, hingga menekan pengeluaran rumah tangga dan wisatawan domestik.
Sinyal Pelemahan dari Meja Makan
Jauh sebelum palu kenaikan suku bunga diketuk, gejala tertekannya daya beli warga Batam sebenarnya sudah terbaca dari pola konsumsi harian mereka. Merujuk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat porsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan naik dari 40,89 persen pada 2025 menjadi 41,86 persen pada 2026.
Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menjelaskan bahwa pergeseran angka ini bukanlah pertanda konsumsi makanan warga meningkat pesat, mengingat pertumbuhannya hanya 0,39 persen. Fenomena tersebut justru mencerminkan sikap defensif masyarakat yang mulai memangkas belanja di luar kebutuhan perut.
“Hal ini mengindikasikan bahwa makanan menjadi prioritas yang dipertahankan rumah tangga, sementara pengeluaran lain mulai ditahan,” ujar Devi.
Kondisi ini paling memukul warga berpenghasilan rendah yang sebagian besar pendapatannya habis untuk urusan dapur. Situasi kian menantang karena inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Batam pada Oktober 2026 bertengger di angka 3,61 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 114,12, sementara inflasi bulanan (month-to-month/mtm) tercatat 0,40 persen. Komoditas pangan seperti cabai merah, kacang panjang, cabai rawit, tomat, dan sawi hijau menjadi pemicu utama lonjakan harga bulanan.
Sebagai wilayah kepulauan yang bergantung pada pasokan luar daerah, Batam juga dibayangi risiko cuaca buruk, gelombang laut, hingga ongkos transportasi. Devi mengingatkan adanya potensi tekanan tambahan menjelang dua momentum besar sekaligus. “Dalam empat bulan ke depan, Batam akan melewati dua puncak liburan sekaligus, yaitu Natal dan Tahun Baru, lalu Lebaran,” tuturnya.
Peta Inflasi Kepri dan Efek Lanjutan BI-Rate
DI tingkat regional, inflasi tahunan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Oktober 2026 berada di level 3,51 persen (IHK 113,43), dengan rincian tertinggi di Tanjungpinang (3,67 persen) dan terendah di Kabupaten Karimun (2,37 persen). Sementara itu, inflasi bulanan Kepri tercatat 0,38 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) mencapai 2,12 persen.
Seluruh kelompok pengeluaran di Kepri mengalami kenaikan harga secara tahunan, dipimpin oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,45 persen, diikuti transportasi 4,99 persen, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran 4,52 persen. Meski Bank Indonesia memproyeksikan Indeks Penjualan Riil (IPR) Oktober 2026 membaik ke angka 1 persen (naik dari 0,6 persen pada September), ekspektasi kenaikan harga umum diperkirakan kembali menguat pada Desember 2026 dan Maret 2027.
Terkait efek langsung kenaikan BI-Rate terhadap laju inflasi, Humas BPS Kepri, Resa Surya Utama, menyebut dampaknya belum bisa langsung terpotret saat ini. “Secara langsung, BPS tidak mengukur dampaknya. Kenaikan suku bunga pada bulan ini akan terpotret dampaknya pada inflasi melalui rilis inflasi bulan Desember,” kata Resa, Jumat (20/11), seraya memprediksi kebijakan tersebut secara teori akan tetap memberi pengaruh terhadap inflasi.
Sisi Lain bagi Industri dan UMKM
DARI kacamata akademisi, Direktur Pascasarjana Universitas Riau Kepulauan (Unrika), Assoc. Prof. Dr. Tibrani, menilai langkah BI menaikkan suku bunga merupakan respons wajar untuk meredam ketidakpastian ekonomi global.
“Menurut saya, kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen merupakan langkah antisipatif BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan ekspektasi inflasi di tengah ketidakpastian ekonomi global,” ungkapnya, Jumat (20/11).
Meski demikian, Tibrani mengingatkan bahwa mahalnya bunga pinjaman akan menguji ketahanan sektor riil di Batam. Pelaku industri yang membutuhkan modal untuk ekspansi maupun operasional berpotensi menunda investasi—sebuah situasi yang dalam jangka panjang dapat menghambat penciptaan lapangan kerja. Sektor UMKM yang memiliki akses pembiayaan terbatas pun masuk dalam kelompok paling rentan, begitu pula pelaku usaha pariwisata jika belanja wisatawan domestik ikut menyusut.
Kendati membebani biaya kredit, kebijakan moneter ketat ini tetap menyimpan peluang positif bagi Batam. Jika penguatan rupiah berhasil tercapai, industri lokal yang bergantung pada pasokan luar negeri justru akan diuntungkan.
“Namun, jika berhasil memperkuat rupiah, stabilitas nilai tukar dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha dan membantu mengendalikan biaya impor bahan baku industri,” jelas Tibrani.
Pada akhirnya, pekerjaan rumah bagi pemerintah dan otoritas terkait di Batam kini bukan sekadar mengawal stabilitas moneter dan pasokan pangan, melainkan juga meramu kebijakan pendamping agar pembiayaan produktif tetap mengalir dan momentum pertumbuhan ekonomi daerah tidak ikut tergerus.
(ham)


