DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Batam mengingatkan pelanggan dan pemilik cafe di Batam untuk menerapkan protokol kesehatan (protkes). Alasannya , akan ada sanksi bagi pelanggar.
“Aturannya sudah ada dan berlaku mulai besok (9/9/2020),” ujar Kepala Disbudpar Batam, Ardiwinata, usai mensosialisasikan Perwako 49/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam di Rimbun Cafe, Selasa (8/9) malam.
Ardi tak ingin pelanggan dan pemilik cafe terkena sanksi, sehingga sejak jauh hari aturan tersebut ia sampaikan. Sesuai arahan Wali Kota Batam, kata Ardi, aturan yang dibuat semata-mata untuk menyelamatkan semua warga di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
“Ini demi kita semua agar Covid-19 segera sirna. Sanksi dibuat agar warga patuh,” ujarnya.
Ia mengaku, di sejumlah tempat masih banyak warga yang abai dengan protokol kesehatan tersebut. Ia menyampaikan, setelah adanya sosialisasi yang disampaikan pemerintah, penegakan hukum akan dilakukan dengan tegas.
“Tidak sulit protokol kesehatan ini, cuma pakai masker, jaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bagi pemilik usaha menyediakan fasilitas pendukung protokol kesehatan,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Arzril Apriansyah menjelaskan, Perwako yang sudah diteken Selasa (1/9) itu mewajibkan semua pihak menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Semua itu, kata Azril, bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir risiko terjangkit Covid-19.
Melalui aturan ini juga, akan ada sanksi berupa teguran, denda, hingga kerja sosial selama dua jam bagi pelanggar. Bagi warga perorangan, wajib hukumnya menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain.
“Kemudian warga juga wajib mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir, menjalani pembatasan interaksi fisik dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” kata dia.
Sedangkan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib menyosialiasikan dan mengedukasi pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.
Para pelaku usaha juga harus menyediakan sarana cuci tangan yang mudah diakses, memantau setiap orang yang beraktivitas, mengupayakan pengaturan jarak, membersihkan dan mendisinfektan lingkungan secara berkala, menegakkan disiplin masyarakat yang berisiko dan memfasilitasi deteksi dini penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
“Untuk sanksi, bagi perorangan, berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial dan denda administratif Rp250.000 atau membersihkan fasilitas umum atau area publik selama 120 menit,” ujarnya.
Sedangkan sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yaitu teguran lisan atau teguran tertulis untuk pelanggaran pertama. Kemudian, penghentian sementara operasional usaha selama tiga hari atau denda administratif untuk pelanggaran kedua dengan besaran antara Rp500.000 hingga Rp2.000.000.
“Dan apabila sampai pada pelanggaran ketiga, maka akan dikenakan sanksi penghentian sementara operasional usaha selama tujuh hari atau denda administratif antara Rp1.000.000 hingga Rp4.000.000. Pemerintah akan mencabut izin usaha, apabila sampai pelanggaran keempat,” kata Azril.
(*/nes)
