BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta calon kepala daerah (cakada) mengurangi pertemuan tatap muka yang berpotensi menimbulkan penumpukan massa. Hal itu sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19.
“Jadi tatap muka kan enggak harus melakukan pengumpulan massa 50 orang, tapi berjalan door to door juga merupakan bagian proses kampanye,” ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar dalam diskusi virtual, Senin, 5 Oktober 2020 seperti dikutip dari medcom.
Fritz tidak memungkiri Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pilkada di tengah bencana nonalam covid-19 memperbolehkan pertemuan tatap muka. Namun, peserta pertemuan dibatasi hanya 50 orang dan wajib menaati protokol kesehatan.
Bawaslu menekankan penyelenggaran kampanye yang tidak menaati ketentuan akan dibubarkan. Termasuk kampanye yang dikemas dalam kegiatan olahraga, makan siang, blusukan ke pasar, dan lainnya.
“Membagikan bahan kampanye juga berpotensi menambah kerumunan massa,” tuturnya.
Anggota Bawaslu di daerah telah membuat kelompok kerja (Pokja) covid-19 yang melibatkan TNI, Polri, Satgas Covid-19, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pokja akan menindaklanjuti surat laporan adanya tindakan pelanggaran covid-19.
Pokja kemudian akan melakukan beberapa tahapan sebelum menjatuhkan sanksi pembubaran. Seperti melihat apakah protokol covid-19 diterapkan secara baik, serta memberikan saran dan perbaikan apabila terbukti melanggar.
“Kalau tidak diikuti, akan dikirimi surat pelanggaran atau peringatan. Satu jam misalnya melakukan kerumunan dilihat tidak diindahkan maka akan dilakukan pembubaran bersama dengan kepolisian,” jelasnya.
Bawaslu juga sudah membubarkan 48 kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan di 27 kabupaten dan kota. Pelanggaran itu terpantau selama sepekan sejak awal tahapan kampanye dilakukan pada 26 September 2020.
(*)
