PEMERINTAH berencana menerapkan kebijakan tarif pajak minimum atau alternative minimum tax yang dapat dikenakan, termasuk kepada perusahaan rugi. Rencananya, pajak minimum dipatok sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto.
Dalam draf Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) seperti dikutip dari Katadata.co.id, WP badan yang pada satu tahun pajak memiliki PPh terutang tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto, dikenakan PPh minimum.
Pajak dihitung dengan tarif 1% dari dasar pengenaan pajak berupa penghasilan bruto.
PPh minimum yang dihitung merupakan PPh terutang pada tahun pajak dikenakannya PPh minimum. Penghasilan bruto merupakan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh WP badan baik dari kegiatan usaha maupun dari luar kegiatan usaha pada suatu tahun pajak sebelum dikurangi biaya-biaya terkait. Namun, tidak termasuk penghasilan dikenai pajak yang bersifat final dan penghasilan yang bukan objek pajak.
Berikut contoh perhitungannya:
PT AMT memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 500 juta dengan penghasilan kena pajak (PKP) Rp 20 juta. Maka PPh terutang adalah 20% dari Rp 20 juta sebesar Rp 40 juta. Sementara itu, PPh minimum yang harus dibayarkan yakni 1% dari penghasilan bruto Rp 500 juta adalah Rp 5 juta.
PPh terutang PT AMT lebih kecil dari 1% atas penghasilan brutonya. Maka pada tahun pajak 2022, PT AMT dikenai PPh minimum sebesar Rp 5 juta.
Besaran tarif dan/atau dasar pengenaan PPh minimum dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah. WP badan dengan kriteria tertentu dapat dikecualikan dari PPh minimum antara lain WP badan yang belum berproduksi komersial, WP badan yang secara natural memang mengalami kerugian, termasuk karena adanya bencana atau kondisi tertentu lainnya, dan/atau WP badan yang mendapatkan fasilitas PPh tertentu.
Dalam hal terhadap WP badan dilakukan pemeriksaan, PPh minimum diperhitungkan dalam penetapan pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan. Ketentuan mengenai tata cara penghitungan PPh minimum, WP badan dengan kriteria tertentu, dan PPh minimum yang diperhitungkan nantinya akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pemerintah belum mengkonfirmasi besaran tarif minimum pajak dalam draf RUU KUP ini. Namun, rencana pengenaan alternative minimum tax sempat dipaparkan dalam bahan presentasi Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengan Komisi XI DPR pekan lalu.
Menanggapi rencana pemerintah, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai, kebijakan pajak minimum bertentangan dengan konsep objek penghasilan.
Ketua HIPMI Ajib Hamdan menyebutkan bahwa objek pajak penghasilan (PPh) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, artinya ketika perusahaan mendapatkan keuntungan. Ketika tidak ada keuntungan, seharusnya tidak ada pajak penghasilan atas perusahaan tersebut.
“Jadi ini bertentangan dengan konsep,” kata Ajib di laman Katadata.co.id, Senin (7/6).
Maka dari itu, ia tidak menyetujui rencana kebijakan tersebut. Ia menilai kebijakan ini adalah cara cepat pemerintah memungut pajak dari para pelaku usaha.
Pemerintah, menurut dia, seharusnya fokus untuk membuat basis data yang valid dan terintegrasi dalam mereformasi perpajakan, “Sehingga pemerintah mempunyai instrumen untuk mengukur kepatuhan pajak WP dan mengenakan pajak yang berkeadilan,” ujar dia.
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak mencapai Rp 1.069,98 triliun sepanjang 2020. Jumlah tersebut setara 89,25% dari target penerimaan pajak yang sebesar Rp 1.198,82 triliun.
(*)
Sumber : Katadata
