WARGA Kecamatan Bintan Utara dan Seri Kuala Lobam, Bintan menolak nilai ganti rugi lahan untuk pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang diberikan pemerintah. Menurut banyak warga, nilai ganti rugi tidak masuk akal.
Tim gabungan yang terdiri dari Dinas PUPR Kepri, Badan Pertanahan, tim kejaksaan dan juga tim penilai, warga bamyak mengkomplaim dengan tidak sesuainya ganti rugi lahan yang diusulkan tim gabungan tersebut di Gedung Nasional Tanjunguban pada Selasa (21/12/2021) siang.
Seorang warga Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Seri Kuala Lobam Pihdi mengungkapkan, nilai ganti rugi yang ia terima sangatlah jauh dari kondisi aset miliknya. Bangunan berupa toko satu lantai dan bengkel yang berada tepat di pinggir jalan aspal hanya dihargai total Rp 332 juta.
“Kami sangat mendukung pembangunan Jembatan Babin ini, namun jika ganti ruginya segitu hanya cukup untuk beli lahan saja dan beli batu bata,” ucapnya.
Dirinya lebih memilih direlokasi dan diberikan bangunan baru yang setara dengan tempat usahanya saat ini dibandingkan dengan pemberian uang.
” Kalau nilai segitu sama dengan membunuh kami secara perlahan, padahal sejak 2014 kami sudah berusaha disini,” tutupnya.
Warga lainnya Ari mengatakan nilai ganti rugi lahan jauh dari harga pasaran yang ada saat ini.
“Lahan kami berada di tepat akses utama jalan Perumahan Tanjungpermai. Hanya diganti Rp 700 ribu saja untuk lahan, sementara bangunan ruko setengah jadi yang akan kami buat hanya diganti Rp 62 juta perunit, itu untuk pasang pailing dan pondasi saja tak cukup,” ucapnya.
Ia berharap, pemerintah memikirkan lagi dengan nilai ganti rugi yang diberikan. Kemudian menilai aspek ekonomi warga yang bertumpu untuk tempat usaha atau tempat mencari pendapatan sehari-hari.
“Semoga pemerintah melihat nilai kemanusiaan dan kepantasan. Kalau dengan nilai yang diberikan, sama saja kami jual rugi,” ucapnya.
Pemberian nilai ganti rugi lahan yang diserahkan kepada puluhan warga memancing perdebatan dan komplain dari masyarakat kepada tim gabungan.
sekitar 50 an warga yang hadir pada sesi pertama penyerahan nilai ganti rugi, ada sekitar 70 persen warga yang tidak setuju dengan nilai yang diberikan.
(*)
Sumber : bentan.co.id
