KABAR baik untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya,Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan memperpanjang insentif Pajak Penghasilan (PPh) final untuk UMKM ditanggung pemerintah (DTP).
Aturan itu tidak termasuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur perpanjangan masa berlaku insentif pajak untuk wajib pajak terdampak Covid-19.
Sri Mulyani mengatakan insentif pajak untuk UMKM sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Adanya ketentuan mengenai batas peredaran bruto atau omzet tidak kena pajak senilai Rp 500 juta bagi UMKM itu lebih menguntungkan karena bersifat permanen, tidak hanya selama pandemi Covid-19.
“Artinya untuk UMKM malah justru memperkuat PMK 3/2022 karena insentif DTP-nya sekarang menjadi permanen, tidak hanya sementara yang harus diatur PMK setiap tahunnya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (2/2/2022).
Sri Mulyani menyebut pemerintah berkomitmen memberikan dukungan kepada UMKM melalui kebijakan fiskal. Dukungan juga diberikan berupa stimulus nonfiskal oleh kementerian dan lembaga (K/L) lain.
Mengenai kebijakan fiskal, UU HPP telah mengubah ketentuan tentang PPh mulai tahun pajak 2022. Beleid itu mengatur wajib pajak orang pribadi UMKM yang membayar pajak menggunakan skema PPh final UMKM akan mendapatkan fasilitas batas omzet tidak kena pajak senilai Rp 500 juta.
Melalui fasilitas itu, UMKM yang omzetnya hingga Rp 500 juta dalam setahun tidak perlu membayar PPh final yang tarifnya 0,5%. Penghitungan pajak hanya dilakukan pada omzet yang di atas Rp 500 juta.
Saat ini pemerintah sedang berupaya menyelesaikan sejumlah aturan teknis untuk mengimplementasikan ketentuan dalam UU HPP.
“Kami sedang menyusun peraturan pemerintah maupun peraturan menteri keuangan yang menjadi turunan UU HPP tersebut,” ujarnya.
(*)
sumber: detik.com
