PERSATUAN Guru Republik Indonesia (PGRI) minta agar kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen disetop sementara. PGRI juga meminta agar PTM dialihkan ke pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Hal ini disampaikan Wasekjen Pengurus Besar PGRI, Dudung Abdul Qodir. Dia mengatakan bahwa PGRI sepakat dengan permohonan sejumlah organisasi profesi medis beberapa waktu lalu yang meminta penundaan PTM Terbatas dan PTM 100 persen.
“Demi keselamatan guru, peserta didik, dan masyarakat saya sepakat dengan permohonan IDI, IDAI, ikatan dokter paru, dan epidemiolog untuk menunda PTM Terbatas dan PTM 100 persen dengan (dialihkan ke) PJJ,” kata Dudung kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/2) malam.
Dudung mengatakan, meski PTM kini dibolehkan 50 persen, namun mobilitas warga sekolah tetap perlu diwaspadai.
“Walaupun sekarang ada SE Kemendikbudristek RI Nomor 2 Tahun 2022 yang membolehkan PTM terbatas dengan 50 persen tetapi tetap ada pergerakan guru dan siswa yang harus waspadai,” ujar Dudung.
Dudung pun lantas meminta kegiatan belajar mengajar tersebut dialihkan ke PJJ. Menurut dia, PJJ yang informatif, bermakna, implementatif, dan menyenangkan, lebih baik untuk semua entitas sekolah.
Ia juga menjelaskan, PJJ yang menyenangkan itu dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada orangtua siswa soal tata cara mendampingi anak saat belajar.
“Dan tentunya guru pun harus memanfaatkan teknologi informasi pembelajaran. Sehingga guru takkan tergantikan oleh teknologi,” ujar dia.
Sebelumnya, Kemendikbudristek memberikan diskresi kepada daerah-daerah berstatus PPKM level 2 untuk menyesuaikan kegiatan PTM dengan situasi Covid-19 di wilayah masing-masing. Langkah ini diambil imbas peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.
“Mulai hari ini, daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100% menjadi kapasitas siswa 50%,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti.
Suharti mengatakan, aturan baru itu akan tetap merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang telah berlaku sebelumnya.
“Tentunya PTM Terbatas harus tetap diikuti dengan protokol yang ketat, surveilans, dan pengaturan penghentian sementara PTM Terbatas sesuai ketentuan dalam SKB Empat Menteri,” ujarnya.
Ketua Pokja Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Erlina Burhan, sempat meminta pemerintah untuk menunda kebijakan PTM 100 persen di tengah lonjakan kasus Covid-19.
Menurut Erlina, kegiatan PTM terutama pada anak 6-11 tahun dikhawatirkan dapat menimbulkan lonjakan kasus pada anak-anak.
“Saya beranggapan bahwa anak sekolah usia 6-11 tahun belum banyak divaksin. Mereka adalah kelompok rentan, dan rentan sekali terinfeksi,” kata Erlina dalam webinar, Senin (24/1).
Erlina juga mengkhawatirkan soal lonjakan kasus baru yang saat ini dipicu oleh varian Omicron. Pasalnya, banyak penularan Omicron di dalam negeri merupakan transmisi lokal.
“Karena ada peningkatan kasus, mungkin bersabar sedikit jangan PTM dulu. Tunggu sampai Omicron terkendali. Saran saya, dilakukan daring saja,” tutur Erlina.
(*)
sumber: CNNIndonesia.com
