PROGRAM penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) tahun ini merupakan yang terakhir. Untuk itu, mulai tahun 2023 pemerintah tidak lagi mengalokasikan anggaran khusus Covid-19.
Hal ini ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati. Kebijakan ini sebagai langkah Indonesia menuju Endemi dari pandemi. “PC-PEN ini merupakan tahun terakhir,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA dikutip Selasa (24/5/2022).
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, juga pernah mengatakan bahwa secara umum APBN 2023 tak lagi berfokus pada penanganan pandemi Covid-19, sehingga program pemulihan ekonomi juga dapat dikurangi.
Meski begitu, bukan berarti anggaran kesehatan hingga perlindungan sosial reguler dialokasikan lebih rendah.
“Ini cara kita melakukan konsolidasi fiskal dan normalisasi, tidak dengan menurunkan anggaran reguler tapi dengan meningkatkan,” tuturnya dalam Taklimat Media, Jumat (13/5/2022).
Sampai 13 Mei 2022, realisasi PC-PEN mencapai Rp 80,79 triliun. Penyaluran itu setara dengan 17,73% dari alokasi Rp 455,62 triliun.
Rinciannya Rp 51,09 triliun untuk perlindungan sosial yang merupakan 33% dari pagu Rp 154,76 triliun. Terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 14,24 triliun bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan Program Kartu Sembako Rp 18,8 triliun bagi 18,8 juta KPM.
Lalu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng Rp 6,1 triliun bagi 20,3 juta KPM dan BLT Desa Rp 8 triliun bagi 6,5 juta keluarga. Selanjutnya Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) tersalur Rp 1,6 triliun kepada 992 ribu PKL dan 880 ribu nelayan, serta Kartu Prakerja Rp 2,4 triliun kepada 665,6 ribu orang.
Selain perlindungan masyarakat, realisasi program PEN yang juga mencakup penguatan pemulihan ekonomi mencapai 8,1% dari pagu Rp 178,32 triliun atau Rp 14,48 triliun. Rinciannya untuk program pariwisata Rp 0,19 triliun, ICT Rp 0,85 triliun, dukungan UMKM Rp 8,14 triliun dan insentif perpajakan Rp 5,2 triliun.
“Untuk pemulihan ekonomi dengan ekonominya sudah mulai kuat, tentu ini kita harapkan akan peranan APBN jadi jauh lebih menurun karena kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha sudah mulai pulih,” kata Sri Mulyani.
Terakhir, sektor kesehatan realisasinya baru Rp 15,21 triliun atau 12,42% dari pagu Rp 122,54 triliun. Tujuannya untuk pembayaran klaim pasien sebesar Rp 11,6 triliun, insentif tenaga kesehatan Rp 1,59 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,2 triliun dan Dana Desa bagi penanganan Covid-19 Rp 0,8 triliun.
Dengan berakhirnya program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional semakin menguatkan kemungkinan beralihnya status pandemi menjadi endemi.
(*)
sumber: detik.com
