LETAK geografis Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dekat dengan tetangga Singapura dan Malaysia sangat menguntungkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab membuka peluang besar menembus pasar internasional.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin. Menurut Wahyu, ia sangat optimistis produk UMKM bisa menembus pasar internasional, asalkan bisa dikelola secara serius dan didukung penuh pemerintah.
Wahyu mengatakan Kepri yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, dapat mempermudah pemasaran sekaligus pengiriman produk UMKM dengan biaya relatif terjangkau dan waktu yang lebih cepat.
“Jarak tempuh jalur laut antara Kepri ke Malaysia atau Singapura sekitar satu sampai dua jam. Sebenarnya, ini peluang besar bagi UMKM kami merambah ke pasar internasional,” kata Wahyu di Tanjungpinang, Sabtu (29/10/2022).
Dia juga meyakini produk-produk UMKM dari Kepri, terutama sektor kuliner, tak kalah saing dengan produk daerah lain di Indonesia, bahkan produk asing. Dari segi cita rasa dan harga, menurut dia, produk UMKM Kepri sangat mampu bersaing di pasar global. Sehingga, sudah saatnya UMKM di Bumi Segantang Lada itu naik kelas ke level internasional.
“Dari beberapa tanggapan orang luar negeri, misalnya Malaysia, produk UMKM Kepri ini dapat sebutan harga kaki lima, tapi rasa bintang lima,” tambahnya.
Namun demikian, katanya, ada kendala yang dihadapi para pelaku UMKM di Kepri untuk bisa mengekspor produk mereka ke negara tetangga. Sampai saat ini, dari sekira 170.000 pelaku UMKM Kepri, dia menyebutkan hanya 1 persen di antaranya yang mampu menembus pasar internasional.
Oleh karena itu, dia mendorong agar UMKM Kepri meningkatkan kualitas produknya, seperti memperkuat branding produk yang dihasilkan, guna menarik minat pembeli dari dalam hingga luar negeri.
“Branding adalah cara membuat persepsi positif tentang produk, sehingga konsumen bisa membedakan bisnis kita dengan pesaing,” katanya.
Selain itu, Wahyu menilai pelaku UMKM juga perlu mendapat akses pinjaman modal perbankan dengan didukung pemerintah daerah untuk menunjang pengembangan usahanya. Hal itu berkaitan dengan kuantitas produksi terhadap produk yang dihasilkan untuk memenuhi permintaan ekspor yang relatif tinggi.
“Permintaan tinggi, tapi produksi terbatas. Itu juga salah satu kendala kenapa produk UMKM kita sulit diekspor,” imbuhnya.
Dia juga mendorong pemerintah memberikan layanan sertifikasi halal produk UMKM gratis sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen muslim.
Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi pengemasan produk UMKM. Selama ini pelaku UMKM lokal harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk melakukan pengemasan produk-produk mereka sampai ke luar daerah.
Selanjutnya, dia berharap Pemerintah mempermudah pendaftaran hak kekayaan intelektual (HAKI) produk UMKM lokal supaya mendapat kepastian dan jaminan hukum, termasuk melakukan pendampingan pemasaran produk-produk UMKM secara digital.
“Pemerintah harus memperbanyak pelatihan serta pembinaan terhadap pelaku UMKM. Sehingga, secara bertahap UMKM kita mampu bersaing di pasar global. Ini tentu akan mendongkrak ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat,” ujar Wahyu Wahyudin.
(*)
Sumber: Antara
