MENJELANG tahun 2022 berakhir, realisasi investasi di Batam masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hingga triwulan III (Januari-September) 2022, nilai investasi dari penanaman modal asing (PMA) baru mencapai US$ 499,7 juta atau setara dengan Rp 7,79 triliun (kurs Rp 15.612) dari 1.282 proyek, sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) hanya Rp 1,62 triliun dari 1.574 proyek.
Menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTM PTSP) Provinsi Kepri, target realisasi investasi yang ditetapkan pemerintah pusat kepada Batam yakni Rp 31,6 triliun, terdiri dari Rp 23 triliun untuk realisasi investasi PMA dan Rp 7,61 triliun untuk realisasi investasi PMDN.
Dengan kata lain, total keseluruhan realisasi investasi Batam baik PMA maupun PMDN baru mencapai Rp 9,41 triliun atau baru 29,74 persen dari target yang diberikan pemerintah pusat di tahun ini.
Jika dipisah, maka persentase realisasi investasi PMA dari targetnya baru 33 persen, sedangkan PMDN baru 21 persen.
Secara keseluruhan, Kepri mendapat beban target harus mengumpulkan investasi sebesar Rp 50,3 triliun. Target Batam sebesar Rp 31,6 triliun (63 persen), Bintan sebesar Rp 16,4 triliun (33 persen), Karimun sebesar Rp 1,6 triliun (3 persen), Tanjung Pinang sebesar Rp 290,5 miliar (0,57 persen), Anambas sebesar Rp 212,6 miliar (0,42 persen), Lingga sebesar Rp 75,7 miliar (0,14 persen) dan Natuna sebesar Rp 60,6 miliar (0,11 persen).
Kepri dengan target sebesar Rp 50,3 triliun menyumbang 4,19 persen dari target nasional sebesar Rp 1.200 triliun.
Hingga saat ini, mandeknya investasi di Kepri, khususnya Batam itu berujung pada merosotnya posisi Kepri dari 10 besar lokasi favorit tujuan investasi asing di Indonesia. Per triwulan III 2022, Kepri berada di posisi 14.
Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid mengatakan hingga saat ini, belum ada investor baru yang masuk ke Batam dengan membawa nilai investasi besar.
“Kebanyakan investasi yang ada sekarang adalah pengembangan usaha dari investor yang sudah ada di Batam sebelumnya. Mereka ekspansi usaha,” jelasnya.
Rafki menyarankan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam yang bertanggung jawab terhadap capaian investasi Batam, agar menggencarkan promosi investasi ke luar negeri.
Selain itu, ia juga mengungkapkan persoalan yang masih harus dibenahi, apalagi kondisi makro ekonomi tahun depan akan terdampak dari resesi global.
“BP Batam bisa segera berbenah dan menyiapkan kebijakan untuk menghadapinya, terutama untuk proses perizinan yang masih ada beberapa kendala akibat tarik menarik antara kementerian dan lembaga tertentu di pusat dengan BP Batam,”paparnya.
Selanjutnya, persoalan yang masih menghambat kelancaran investasi yakni tarif kontainer yang masih mahal, masalah visa on arrival (VOA) yang masih memberatkan wisatawan dan pebisnis yang berkunjung sebentar ke Batam, proses untuk mendatangkan tenaga kerja ahli dari luar negeri yang masih harus mengurus rekomendasi dari BKPM, sistem Customs Excise Information System and Automation (CEISA) di Bea Cukai (BC) yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) terbaru, kesulitan dalam memasukkan bahan baku industri yang berasal dari hasil hutan dan lainnya.
“Kita berharap masalah ini benar-benar tuntas, sehingga tidak menjadi masalah yang berulang-ulang di Batam. Dengan begitu, investor akan nyaman berinvestasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Tjaw Hioeng mengatakan bahwa persoalan investasi berakar dari kemudahan perizinan.
Di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2021 Pasal 20 ayat (1) sudah mengatur bahwa Badan Pengusahaan dapat menerbitkan seluruh perizinan berusaha bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).
“Tapi secara de facto, masih ada kendala dalam tahap pelaksanannya, contohnya terkait rekomendasi atau deklarasi impor untuk produk hasil kehutanan yang masih menjadi kewenangan dari kementerian dan lembaga terkait,” jelasnya.
Meskipun persetujuan impornya berada di bawah wewenang BP Batam, tapi dalam penerbitannya masih membutuhkan rekomendasi, persetujuan teknis, dan deklarasi impor khususnya untuk bahan baku dan bahan penolong untuk kebutuhan industri yang masuk dalam kategori pembatasan impor.
“Akibatnya, penerbitan perizinan berusaha oleh Badan Pengusahaan tidak maksimal dan terkesan lamban,” tegasnya.
Menurut Tjaw, hal-hal semacamini cukup dilakukan dan dieksekusi oleh BP Batam yang notabene sudah diberikan kewenangan oleh PP 41, sehingga proses perizinan bisa cepat dan efektif.
“Begitu juga dengan perizinan di bidang lingkungan khususnya untuk investasi asing dan perizinan berusaha kategori tinggi masih harus dilakukan di tingkat pusat,” jelasnya.
Ia menyarankan bahwa khusus untuk perizina di bidang lingkungan ini bisa dikoordinasikan melalui BP, atau ada pendelegasian khusus dari kementerian terkait. Sehingga semua proses perizinan cepat terselesaikan, dan investor merasa aman dan nyaman.
“Terkait capaian investasi asing di Kepri, harus ada strategi-strategi khusus dalam mendatangkan foreign domestic investment (FDI). Benahi regulasi yang membuat Batam tidak bisa lari kencang. Coba lihat tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Mereka sangat antusias dalam mendatangkan FDI dengan memanfaatkan semua kemudahan yang sudah disiapkan,” paparnya.
Terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Achmar Makruf Maulana pernah mengatakan masih banyak hambatan yang mengganggu kelancaran investasi di Batam.
“Sekarang mengapa banyak (investor) yang lari, karena banyak hambatan di pelabuhan, contohnya logistik Batam-Singapura yang jauh lebih mahal dari Singapura-Hongkong yang jaraknya sangat jauh. Ini merupakan persoalan yang belum selesai hingga sekarang. Jadi semuanya tergantung ke kepala daerah, agar perputaran ekonomi bisa lebih kencang,” ungkapnya.
Makruf berharap selain persoalan logistik, hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan seperti birokrasi perizinan yang panjang segera dipangkas, agar lebih memudahkan investor masuk ke Batam.
Ia mengakui hingga saat ini, belum ada mendengar acara seremoni gunting pita tanda masuknya investasi baru baik ke Kepri maupun Batam. Sementara di sisi yang lain, Kadin Kepri telah mengundang investor baru untuk membuka pabriknya di Batam akhir tahun ini.
“Di Vietnam, kepala daerah menunggu kedatangan investor dari Samsung. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, buat Batam dan Kepri ini investasinya murah, segala birokrasi dan perizinan dipangkas,” tuturnya.
BP Batam yang menjadi penanggung jawab capaian investasi di Batam juga buka suara terkait realisasi investasi yang kurang menggembirakan.
Melalui rilis resmi, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan BP Batam juga menggesa realisasi investasi di Batam. Hingga saat ini, penerimaan nilai investasi asing untuk semester I 2022 di Batam sebesar Rp 5,116 triliun dari 696 proyek.
BP Batam juga memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pelaksanaan tugas promosi untuk menarik investasi masuk.
“Kita bekerjasama dgn berbagai asosiasi baik lokal, nasional dan internasional seperti HKI, BSOA, Apindo, American Chamber of Commerce (Amchem), Singapore Business Federation (SBF) dan lainnya. Baru-baru ini BP Batam menerima HKI Indonesia. Kita terus berafiliasi,” paparnya.
Kedua, kerja sama dengan kedutaan besar asing di Indonesia maupun kedutaan Indonesia di luar negeri.
“BP Batam juga menjalin hubungan dengan kedutaan besar negara asing, sebelumnya menerima kunjungan kedutaan besar Denmark tentang pengelolaan limbah, kedutaan besar Belanda tentang perkapalan dan kelautan dan kedutaan besar Amerika dan Canada di bidang digital dan semikonduktor,” jelasnya.
“Zoom meeting membahas potensi investasi dan promosi dengan Kedutaan Besar Rusia, India, Malaysia dan Inggris. Pada awal Desember nanti, delegasi dari Rusia akan datang untuk melihat sendiri apa yg kami presentasikan pada waktu zoom,” ungkapnya.
Ketiga, aktif mengikuti pameran promosi baik dalam negeri maupun luar negeri. “BP Batam juga mengikuti pameran seperti di Malaysia tentang industri halal dan promosi KEK serta pameran yang diinisiasi oleh Kementerian Industri dan pameran infrastruktur kerja sama dengan Bappenas,” lanjutnya.
Selain itu, BP Batam juga terus memberikan pelayanan prima kepada para pelaku usaha. Upaya promosi yang dilakukan juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Baru-baru ini, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) telah membawa Dubes Amerika dan Kanada langsung ke Batam dalam rangka promosi investasi. Kami amat bersyukur upaya kami dimonitor dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat,” kata Tuty, Selasa (15/11).
Selain itu, dengan kehadiran 2 kawasan ekonomi khusus (KEK) di Batam, Tuty meyakini akan menjadi stimulus bagi dunia investasi Batam ke depannya.
“Lokasi KEK Batam Aero Technic diharapkan mampu menarik 12 ribu unit pesawat dan nilai bisnis US$ 100 milyar pada tahun 2025, serta menghasilkan nilai investasi Rp 7,29 triliun hingga tahun 2030 dengan target tenaga kerja hingga 2030 sebesar 9.976 orang,” katanya lagi.
“Kemudian KEK Nongsa Digital park, total target investasi komitmen hingga 2040 Rp 39,9 triliun dengan realisasi Juni 2022 sebesar Rp 2,6 triliun, sehingga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 2040 sebesar 16.500 orang,” paparnya.
Sementara itu, perusahaan asal Amerika yang sudah lama ada di Batam, McDermott yang bergerak di bidang platform offshore dan fabrikasi terbesar di Batam, telah mendapatkan sebuah proyek bernama Tyra Project.
“Tyra Project seberat 23 ribu ton dan akan dikirimkan ke Denmark. Dengan tenaga kerja mencapai 8 ribu pada tahun ini, penyerapan tenaga kerja hingga tahun 2024 diperkirakan akan terus meningkat mencapai 12 ribu orang,” jelasnya.
“Mulai 2019 hingga 2022, laju pertumbuhan ekonomi Batam sangat pesat bahkan lebih tinggi dibandingkan Kepri maupun Nasional. Hal ini menunjukkan kebijakan yang telah diambil di Batam, secara makro menunjukkan efek positif dan dominan. Dan kita harus terus optimis, bahwa angka ini akan terus naik,” pungkasnya.
Keempat, market sounding promosi langsung luar negeri. “Yang bekerjasama dengan Dewan Nasional KEK Nasional dalam pengembangan KEK Kesehatan dan Pendidikan di Dubai dan Inggris,” sebutnya (leo).
