PENYALURAN bantuan pangan pemerintah (CPP) tahap I di bulan September 2023 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah rampung 100 persen.
Kemudian, pada Kamis (5/10), kembali disalurkan bantuan pangan pemerintah tahap II di dua kelurahan di Kota Tanjungpinang, yakni Kelurahan Air Raja dan Pinang Kencana.
Hingga tahap dua ini, total ada sebanyak 7.280 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan beras di Tanjungpinang dari pemerintah.
“Kepri mendapatkan peringkat keempat nasional dengan realisasi penyaluran 100 persen,” kata Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, di Tanjungpinang, Jumat (6/10/2023).
Adapun jumlah KPM yang menerima bantuan pangan se-Kepri dari tujuh kabupaten/kota sebanyak 70.384 KPM dengan total beras yang disalurkan sebanyak 2.111.520 kilogram.
“Rincian per KPM mendapat 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan dimulai dari bulan September sampai November 2023,” kata Ansar.
Menurut Ansar penyaluran bantuan ini merupakan kolaborasi lintas stakeholder bersama Bulog untuk penugasan, Kantor Pos untuk transporternya.
Tugas pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri bersama tujuh kabupaten/kota melakukan monitoring dan pengawasan.
Menurutnya dengan adanya bantuan pangan pemerintah, selain dapat meringankan beban masyarakat, juga untuk mengontrol stabilitas harga kebutuhan pokok terutama pangan.
Di samping itu, lanjut Ansar, bantuan itu merupakan upaya mengatasi situasi ekonomi yang karena persoalan eksternal seperti perang Ukraina dan Rusia. Kemudian fenomena El Nino yang melanda beberapa negara, sehingga ada beberapa negara yang menghentikan ekspor beras.
“Oleh karena itu, pemerintah mengantisipasinya dengan program bantuan pangan ini. Kita yakin dengan program-program dari Kementerian Pertanian dan Bapanas, negara masih mendorong percepatan swasembada pangan,” ucapnya.
Lanjut Ansar menjamin sampai saat ini distribusi beras melalui Perum Bulog juga masih mencukupi hingga akhir tahun 2023. Namun, yang patut didorong kepada masyarakat adalah diversifikasi pangan.
Untuk itu, Ansar mendorong ibu-ibu melalui program PKK, Dekranasda, maupun kelompok wanita (KWT) untuk merekayasa hasil-hasil pertanian dalam bentuk panganan yang diminati masyarakat sebagai bentuk substitusi pangan.
(ade)
