PADA Rapat Paripurna DPRD Batam yang berlangsung pada Rabu (4/6/2025) kemarin, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memberikan respon terhadap pandangan dari berbagai fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.
Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas dukungan dan masukan yang konstruktif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih atas pengakuan yang diberikan terkait pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang telah diraih Pemko Batam selama 13 kali berturut-turut.
Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif.
Menanggapi pandangan dari Fraksi NasDem, Amsakar memastikan bahwa Pemko Batam sedang menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari. Ia sepakat bahwa APBD harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.
Fraksi Gerindra juga mengangkat isu tentang pendapatan dan pajak. Amsakar menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini mencapai 99,49%. Ia menambahkan bahwa Pemko berkomitmen untuk terus berinovasi melalui digitalisasi serta memberikan insentif guna mendorong peningkatan PAD.
Dalam menjawab pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan mengenai aset daerah, Amsakar menegaskan bahwa penataan aset dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya penganggaran yang tepat sasaran, khususnya untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Fraksi Golkar memperingatkan bahwa pencapaian WTP tidak menjadi jaminan bebas dari penyimpangan. Amsakar sependapat dan menjelaskan bahwa Silpa yang besar disebabkan oleh efisiensi belanja serta sisa tender yang belum terealisasi.
Sementara itu, Fraksi PKS menyoroti peningkatan efektivitas keuangan, di mana Amsakar mengakui perlunya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
Menjawab catatan dari Fraksi PKB, Amsakar menegaskan komitmen untuk mengalokasikan minimal 40% dari APBD untuk belanja infrastruktur. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama dengan BP Batam dalam pembangunan jalan, air bersih, dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Ia memastikan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas, masing-masing minimal 20% dan 10%, termasuk untuk beasiswa dan layanan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Menanggapi masukan dari Fraksi PAN Demokrat PPP, Amsakar menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pengelolaan anggaran daerah.
Akhirnya, kepada Fraksi Hanura-PSI-PKN, yang mengangkat isu selisih realisasi pendapatan, Amsakar menjelaskan bahwa angka 2,28% bukan merupakan Silpa yang dapat digunakan, dan seluruh target telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami terbuka untuk melengkapi pembahasan teknis agar keputusan yang diambil benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
(dha)
