PEMERINTAH Kota Batam menghadapi potensi pemangkasan beberapa kegiatan pada tahun 2026 akibat penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra menegaskan bahwa 15 program prioritas akan tetap dilaksanakan tanpa hambatan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam, Rudy Panjaitan, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan dengan meninjau kembali kegiatan yang tidak termasuk dalam program utama.
“Kami berfokus pada keberlanjutan program prioritas sambil menyesuaikan anggaran yang ada,” ujar Rudy.
Pemerintah merancang setiap aktivitas sesuai dengan kemampuan finansial.
“Jika tidak memungkinkan, kegiatan di luar prioritas akan dipangkas,” tambahnya pada Rabu (20/8/2025).
Meskipun TKD untuk Batam diperkirakan akan turun hingga Rp400 miliar, Rudy memastikan bahwa semua program strategis yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah akan tetap berjalan.
Adapun 15 program prioritas yang akan dilaksanakan meliputi:
- Optimalisasi pelayanan air bersih
- Penanganan banjir
- Pengobatan gratis untuk warga Batam
- Pinjaman modal tanpa bunga hingga Rp20 juta bagi UMKM
- Seragam gratis untuk siswa baru SD dan SMP
- Bantuan bagi lansia
- Peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja
- Beasiswa untuk masyarakat hinterland
- Penataan transportasi publik terintegrasi
- Percepatan pembangunan jalan lingkar
- Pusat seni budaya
- Pengelolaan pasokan pangan
- Pengelolaan sampah ramah lingkungan
- Pembangunan sekolah baru
- Peningkatan investasi dan destinasi MICE
Rudy juga menekankan bahwa Pemko Batam akan lebih selektif dalam merancang program tahun 2026 agar visi pembangunan tetap tercapai.
“Kami ingin memastikan masyarakat tidak kehilangan manfaat dari program pemerintah,” tegasnya.
Di sisi lain, dalam RAPBN 2026, pemerintah pusat memangkas total anggaran TKD menjadi Rp650 triliun, merosot 24,8 persen dibandingkan proyeksi 2025 yang mencapai Rp864,1 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa meskipun TKD menurun, belanja pemerintah pusat di daerah justru meningkat signifikan, dengan total alokasi program yang langsung dirasakan masyarakat mencapai Rp1.376,9 triliun.
Penurunan TKD 2026 menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir. Berikut adalah catatan besaran TKD nasional:
- 2021: Rp785,7 triliun
- 2022: Rp816,2 triliun
- 2023: Rp881,4 triliun
- 2024: Rp863,5 triliun
- 2025: Rp864,06 triliun
- 2026: Rp650 triliun (proyeksi)
Rincian TKD 2026 meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp45,1 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp373,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp155,5 triliun, dan lainnya.
(sus)
