PROYEK Operasi Nasional (Prona) sudah berjalan selama 35 tahun. Tapi sampai sekarang menurut Presiden Joko Widodo, baru diselesaikan kurang lebih 44 persen.
Masih ada 56 persen yang belum rampung. Itu artinya, hampir separuh tanah di Indonesia masih belum memiliki sertifikat.
“Jadi yang belum pegang sertifikat seperti ini masih 56 persen, kurang lebih 60-an juta sertifikat yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 3.242 sertifikat tanah Pogram Strategis tahun 2016, di Lapangan Kota Barat, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (16/10) pagi kemarin.
Presiden mengaku sudah memerintahkan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil agar menyelesaikan 5 juta sertifikat pada tahun depan, tahun depannya lagi (2018) 7 juta sertifikat; 2019 targetnya 9 juta sertifikat.
Terkait kekurangan 10.000 juru ukur, menurut Presiden, akan ditambah pemerintah. Jika melalui penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlalu lama, sekarang diputuskan tidak perlu PNS tetapi diberi sertifikat juru ukur.
“Diuji, bisa langsung nanti membantu BPN nanti untuk mengukur tanah.Plus ditambah juru data, yang juga nantinya akan dibutuhkan kurang lebih 15 ribu orang. Sehingga ini juga akan membuka peluang lapangan kerja,” kata Jokowi.
Tapi yang paling penting, menurutnya adalah sertifikat segera bisa diselesaikan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah saja.
“Yang saya inginkan nanti setiap hari ada pembagian sertifikat tanah di semua kabupaten di seluruh Indonesia. Akan saya awasi sendiri,” ungkap Presiden.
Presiden mengingatkan untuk berhati-hati mengenai pungli, tidak hanya urusan sertifikat, SIM, KTP, dan izin-izin, tetapi semuanya akan diawasinya. “Hati-hati. Saya sudah mengingatkan,” tegasnya. ***
