ALOKASI anggaran untuk pendidikan naik sebesar Rp 78,5 triliun menjadi Rp 621,3 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Usulan ini sudah mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
“Banggar DPR menyetujui penambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 78,5 triliun,” ungkap Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, saat rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, di Gedung DPR/MPR, Kamis (19/5/2022).
Said mengungkapkan, persetujuan Banggar diberikan karena porsi belanja anggaran pendidikan sudah diatur secara konstitusional, yaitu sebesar 20 persen dari total pagu belanja negara di APBN.
Sementara pemerintah baru saja meminta persetujuan kenaikan belanja negara di APBN 2022 sebesar Rp 392,3 triliun dari Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun.
“Meningkatnya belanja negara mengikat secara konstitusional terhadap penambahan anggaran pendidikan. Ini untuk memenuhi mandatory 20 persen anggaran pendidikan terhadap belanja negara,” jelas Said.
Untuk itu, Banggar memberi persetujuan kenaikan anggaran pendidikan pada tahun ini. Harapannya, kenaikan anggaran bisa digunakan untuk pembiayaan pendidikan di pusat dan daerah.
Salah satunya untuk mendukung program bantuan operasional sekolah (BOS) hingga wajib belajar 12 tahun.
Secara rinci, kenaikan anggaran pendidikan akan dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 30,6 triliun dan sisanya oleh pemerintah daerah Rp 47,9 triliun.
Sri Mulyani menambahkan kenaikan anggaran pendidikan bakal disebar ke sejumlah kementerian/lembaga. Artinya, tidak hanya untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
“Anggaran di bidang pendidikan tidak hanya untuk Kemendikbud, tapi keseluruhan,” terangnya.
(*)
sumber: CNN Indonesia.com
